Breaking News:

Pengembang Grand Kota Bintang Kota Bekasi Dijatuhi Sanksi Karena Lakukan Dua Hal Pelanggaran Ini

"Terjadi penyempitan sungai karena developer membangun tidak sesuai dengan standar. Karena badan sungai tak boleh berkurang sama sekali.

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Dedy
Warta Kota
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendatangi kawasan bisnis Grand Kota Bintang, di Jalan Kalimalang, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi pada Rabu (27/1/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI --- Pengembang Grand Kota Bintang, Kota Bekasi, menerima sanksi administratif dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Ada dua hal pelanggaran yang dilakukan pihak pengembang area komersil yang terletak di Jalan KH Noer Ali Kalimalang, Kecamatan Bekasi Barat ini.

Yakni melanggar pendirian bangunan di garis sepadan Sungai Cakung.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyebut pembangunan yang dilakukan Grand Kota Bintang membuat aliran Sungai Cakung terjadi penyempitan.

Selain itu juga, mereka melakukan pengalihan alur sungai tanpa izin dari Kementerian PUPR.

"Terjadi penyempitan sungai karena developer membangun tidak sesuai dengan standar. Karena badan sungai tak boleh berkurang sama sekali. Kemudian ada pengalihan sungai," kata Sofyan kepada awak media, pada Rabu (27/1/2021).

Ia menerangkan pihaknya tidak akan memberikan sanksi pidana. Akan tetapi diberikan sanksi administratif yakni dengan mengembalikan sungai kepada fungsinya.

Pengembang diminta mengembalikan fungsi lingkungan dengan pembongkaran dan pelebaran alur Sungai Cakung yang semula 6 meter menjadi kembali 12 meter beserta sempadan sungai selebar 5 meter yang diperuntukan sebagai RTH (ruang terbuka hijau).

"Intinya adalah ini harus kita kembalikan kepada fungsinya. Ini sesuai Perda RTRW sempadan sungai," ungkapnya.

Ia menambahkan banyaknya alih fungsi lahan, antara lain kawasan lindung menjadi kawasan budi daya, penerbitan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, serta banyaknya bencana yang timbul dalam beberapa tahun terakhir ini.

Maka dibutuhkan suatu bentuk pengendalian pemanfaatan ruang dan penegakan hukum untuk menyelesaikan permasalahan di kawasan perkotaan yang salah satunya pada Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur.

Dengan semakin maraknya kasus pelanggaran pemanfaatan ruang, setiap orang wajib mematuhi rencana tata ruang yang berlaku di wilayahnya.

UU 26/2007 mengatur mengenai mekanisme penegakan hukum bidang penataan ruang melalui adanya ketentuan sanksi bagi siapapun yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang, baik itu berupa sanksi administratif, sanksi perdata, maupun sanksi pidana.

"Diharapkan dengan adanya pengaturan sanksi ini, penegakan hukum dalam bidang penataan ruang ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Serta diharapkan dapat mengurangi risiko bencana banjir yang terjadi," paparnya.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved