Breaking News:

Berita Bekasi

Langgar Tata Ruang, Pengembang Grand Kota Bintang Bekasi Dikenakan Sanksi Administratif

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan sanksi administratif kepeda pengembang Grand Kota Bintang.

Warta Kota/Muhammad Azzam
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendatangi bisnis Grand Kota Bintang, di Jalan Kalimalang, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Rabu (27/1/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan sanksi administratif kepeda pengembang Grand Kota Bintang, Kota Bekasi.

Pengembang area komersil yang terletak di Jalan KH Noer Ali Kalimalang, Kecamatan Bekasi Barat itu melanggar pendirian bangunan di garis sepadan Sungai Cakung.

Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, pembangunan yang dilakukan Grand Kota Bintang membuat aliran Sungai Cakung menyempit.

Selain itu, Grand Kota Bintang mengalihkan  alur sungai tanpa izin dari Kementerian PUPR.

"Terjadi penyempitan sungai karena developer membangun tidak sesuai dengan standar. Karena badan sungai tak boleh berkurang sama sekali. Kemudian ada pengalihan sungai," kata Sofyan kepada awak media, Rabu (27/1/2021).

Baca juga: Pengembang Terbukti Langgar Tata Ruang, Sofyan Djalil Bakal Bongkar Bangunan Grand Kota Bintang

Baca juga: Berdiri di Sepadan Sungai, Sofyan Djalil dan Basuki Sidak Pelanggaran Tata Ruang Grand Kota Bintang

Sungai Cakung yang mengalami penyempitan akibat pelanggaran tata ruang yang dilakukan pengembang Grand Kota Bintang, Bekasi. Menteri ATR Sofyan Djalil meminta pengembang untuk mengembalikan fungsi Sungai Cakung, Rabu (27/1/2021).
Sungai Cakung yang mengalami penyempitan akibat pelanggaran tata ruang yang dilakukan pengembang Grand Kota Bintang, Bekasi. Menteri ATR Sofyan Djalil meminta pengembang untuk mengembalikan fungsi Sungai Cakung, Rabu (27/1/2021). (Warta Kota/Muhammad Azzam)

Sofyan Djalil menjelaskan, pihaknya tidak akan memberikan sanksi pidana kepada pengembang Grand Kota Bintang Bekasi.

Akan tetapi diberikan sanksi adminitratif yakni mengembalikan sungai kepada fungsinya.

Pengembang diminta mengembalikan fungsi lingkungan dengan pembongkaran dan pelebaran alur Sungai Cakung yang semula 6 meter menjadi kembali 12 meter.

Serta sempadan sungai selebar 5 meter yang diperuntukan sebagai ruang terbuka hijau (RTH).

"Intinya adalah ini harus kita kembalikan kepada fungsinya. Ini sesuai Perda RTRW (rencana tata ruang wilayah-Red) sempadan sungai," katanya.

Halaman
1234
Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Intan Ungaling Dian
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved