DPRD Kabupaten Bekasi Minta Keputusan Pelaksanaan Pilkada Tidak Mendadak, Berikut Ini Alasannya

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI - Pihak DPRD Kabupaten Bekasi minta keputusan pelaksaan Pilkada Kabupaten Bekasi tidak mendadak.

Keinginan DPRD agar pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bekasi tidak dilakukan mendadak, dikatakan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini, Selasa (26/1/2021).

Disayangkan Ani Rukimni, soal adanya pembahasan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017, dan telah masuk di agenda Prolegnas 2021.

Dalam revisi itu diwacanakan Pilkada 2022 tetap dilaksanakan sesuai masa habis jabatan.

Baca juga: Merujuk UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pilkada Kabupaten Bekasi Bakal Digelar Tahun 2024

Baca juga: Pilkada DKI Berencana Digeser ke Tahun 2024, Ariza Berharap Tetap 2022

Baca juga: Jelang Sidang di Mahkamah Konstitusi, KPU Kota Tangsel Siapkan Alat Bukti Pilkada Tangsel 2020

Ia berharap agar DPR RI tidak tidak mengeluarkan Undang-undang yang bersifat mendadak tersebut.

Sebab, hal itu dikhawatirkan akan berdampak terhadap kesiapan daerah untuk melaksanakan pesta demokrasi tersebut.

“Saya pikir DPR RI yang membahas RUU Pemilu ini seharusnya juga memahami untuk tidak memunculkan UU yang sifatnya dadakan ya"

"Yang bikin heboh dan kegaduhan kan dalam setiap pembahasan yang sifatnya draft selalu bocor keluar jadi bikin situasi anomali,” kata dia.

Antisipasi Pilkada Kabupaten Bekasi tetap digelar pada 2022, Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu ungkap, Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi telah rapat dengar pendapat dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten Bekasi.