Berita Nasional
MAHFUD MD Ungkap Fakta Kemendikbud Pernah Larang Siswi Berbusana Muslim: Sekarang Jangan Sebaliknya
Menko Polhukam Mahfud MD ungkap fakta Indonesia pernah melarang siswi berbusana muslim, termasuk jilbab, bersekolah. Sekarang jangan sampai sebaliknya
WARTAKOTALIVE.COM,JAKARTA-- Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD ungkap fakta Depdikbud pernah larang murid memakai busana muslim, jilbab.
Kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) --kini Kemendikbud-- melarang siwi memakai jilbab itu terjadi antara tahun 1970an dan 1980an.
Berdasarkan data, pada masa itu setidaknya ada lima orang yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).
Kelima orang Mendikbud itu adalah Mashuri Saleh (1968-1973), Sumantri Brodjonegoro (Maret 1973-Desember 1973), J.B. Sumarlin (ad-interim, Desember 1973-Januari 1974), Syarief Thayeb (1974-1978), dan Daoed Joesoef (1978-1983).
"Akhir 1970-an s-d 1980-an anak2 sekolah dilarang pakai jilbab. Kita protes keras aturan tsb ke Depdikbud," ujar Mahfud MD melalui akun twitternya, kemarin.
Saat ini, berbusana muslim dan memakai jilbab telah diperbolehkan bagi para anak sekolah dan bahkan telah menjadi tren atau mode.
Meski demikian, kata Mahfud MD, jangan sampai ada kebijakan justru memaksa siswi nonmuslim memakai jilbab di sekolah.
Kesetaraan Sekolah Agama dan Sekolah Umum
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD juga menjelaskan terkait perkembangan kebijakan yang menyetarakan sekolah agama dan sekolah umum.
Baca juga: Andre Rosiade Ingatkan Denny Siregar Hentikan Nyinyiran soal Sumbar: Mau Dapat Jabatan Komisaris?
Baca juga: Dugaan Siswi Kristen di SMKN 2 Padang Diminta Berjilbab, Komnas HAM: Yang Bersalah Bakal Ditindak
Menurut Mahfud MD, tahun 1950an, Menteri Agama Wahid Hasyim (NU) dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran Bahder Johan (Masyumi) membuat sebuah kebijakan bersama.
Dalam pandangan kedua menteri itu, sekolah umum dan sekolah agama mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sosial yang sama.
"Hasilnya, sejak 1990-an kaum santri terdidik bergelombang masuk ke posisi2 penting di dunia politik dan pemerintahan," ujar Mahfud.
Dalam pandangan Mahfud MD, kebijakan penyetaraan pendidikan agama dan pendidikan umum sekarang menunjukkan hasil yang bagus.
Banyak pejabat tinggi di kantor pemerintah, termasuk di TNI dan Polri, yang diisi oleh kaum santri.