Breaking News:

Komisioner KPAI Retno Listyarti Tegaskan Memaksa Siswi Non Muslim Pakai Jilbab Jelas Melanggar HAM

Karena itu, sekolah negeri harusnya menyemai keberagaman, menerima perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.

Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, merasa prihatin dan menyayangkan adanya intoleransi di beberapa sekolah negeri. 

WARTAKOTALIVE.COM, PALMERAH --- Pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sangat prihatin dan menyayangkan adanya intoleransi di beberapa sekolah negeri.

“KPAI prihatin dengan berbagai kasus di beberapa sekolah negeri yang terkait dengan intoleransi dan kecenderungan tidak menghargai keberagaman. Sehingga berpotensi kuat melanggar hak-hak anak,” ujar Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (24/1/2021).

Keprihatinan KPAI menyusul beredarnya sebuah video yang memperlihatkan percakapan antara orangtua murid dengan pihak SMKN 2 Padang terkait adanya kewajiban memakai jilbab di lingkungan sekolah viral di media sosial pada Sabtu, (23/1).

Dalam video itu, terdengar orangtua murid tengah menjelaskan bahwa ia dan anaknya merupakan non-muslim, sehingga ia meminta toleransi kepada pihak sekolah untuk tidak menggunakan jilbab.

Menurut Retno, sekolah negeri merupakan sekolah pemerintah, di mana siswanya beragam atau majemuk.

Karena itu, sekolah negeri harusnya menyemai keberagaman, menerima perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.

Mengenai penggunaan jilbab di lingkungan sekolah, pihak SMKN 2 Padang membenarkan adanya kebijakan sekolah yang mewajibkan siswi perempuan harus memakai berjilbab/berkerudung, walaupun peserta didiknya tidak semuanya beragama Islam.

Kepala Sekolah SMKN 2 Padang, Rusmadi menyampaikan, semua siswi, baik muslim maupun non muslim selama ini belum ada yang menolak aturan sekolah itu.

Terkait hal itu Retno mengatakan, tidak adanya pelajar yang menolak selama ini bukan berarti kebijakan atau aturan sekolah tidak melanggar ketentuan perundangan yang nilainya lebih tinggi.

“Aturan sekolah seharusnya berprinsip pada penghormatan terhadap HAM dan menjunjung nilai-nilai kebangsaan, apalagi di sekolah negeri. Melarang peserta didik berjilbab jelas melanggar HAM, namun memaksa peserta didik berjilbab juga melanggar HAM,” ujar Retno.

Halaman
12
Penulis: Dedy
Editor: Dedy
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved