Breaking News:

Berita Depok

Wali Kota Depok Mohammad Idris Peringatkan Pengurus RT dan RW di Depok Tak Sunat Bansos Tunai

Wali Kota Depok Mohammad Idris peringatkan pengurus RT dan RW di Depok tak sunat bansos tunai.

Wartakotalive.com/Vini Rizki Amelia
Wali Kota Depok Mohammad Idris peringatkan pengurus RT dan RW di Depok tak sunat bansos tunai. 

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOKWali Kota Depok, Mohammad Idris, peringatkan pengurus RT dan RW di Depok tak sunat bansos tunai.

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Sosial (Dinsos) menerbitkan Surat Pemberitahuan Nomor 460/074-Linjamsos terkait Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahun 2021. 

Dalam surat pemberitahuan tersebut, berdapat beberapa hal yang dibahas.

Pertama, penyalur BST di Kota Depok adalah PT Pos Indonesia dengan nilai Bansos Rp 300.000 per keluarga penerima manfaat (KPM). 

Kedua, penerima BST ini tidak diperuntukan bagi KPM yang sudah menerima Bansos reguler Kementerian Sosial RI yaitu Bansos program keluarga harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kini diganti nama menjadi Bantuan Sembako Pangan (BSP).

Jika masih ada, maka KPM bersangkutan tidak boleh menerima atau dikembalikan ke pihak PT Pos Indonesia. 

Ketiga, tidak diperkenankan adanya pemotongan Bansos Tunai sepeserpun dan oleh pihak manapun termasuk RT atau RW.

Keempat, Pihak kelurahan juga diminta berkoordinasi dengan pihak PT Pos Indonesia terkait jadwal penyaluran dan nama-nama penerima Bansos Sosial Tunai di wilayah masing-masing, untuk menjadi acuan data ditingkat RT dan RW. 

Baca juga: Lowongan Kerja Bagi Warga Depok yang Lulusan SMA Sederajat, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kelima, pelaksanaan kegiatan Bansos Tunai di Kota Depok, agar tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

Penerbitan surat pemberitahuan tersebut sebagai tindaklanjut dari Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 161/HUK/2020 tanggal 30 Desember 2020.

Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Tahun 2021.

Termasuk Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 1/6/SK/HK02.02/I/2021 tanggal 4 Januari 2021, perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Tahun 2021.

 
 

Penulis: Vini Rizki Amelia
Editor: Dodi Hasanuddin
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved