Vaksinasi Covid19

Vaksinasi Covid-19 Ternyata Pakai Database KPU, Menkes: Saya Kapok, Enggak Percaya Data Kemenkes

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga akan melibatkan rumah sakit swasta dalam proses vaksinasi Covid-19.

Kompas.com
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menggunakan basis data milik KPU untuk vaksinasi Covid-19. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Basis data yang digunakan pemerintah dalam vaksinasi Covid-19, ternyata menggunakan milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Alasannya, selain baru menggelar pilkada serentak, kata Budi, data KPU lebih terpercaya ketimbang data dari Kementerian Kesehatan yang ia pimpin.

Baca juga: DPR Serahkan Surat Persetujuan Listyo Sebagai Kapolri kepada Jokowi, Dilantik Sebelum 30 Januari

Hal itu disampaikan Budi dalam kegiatan virtual bertajuk 'Vaksin dan Kita' yang diselenggarakan Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat, dikutip Tribunnews dari tayangan YouTube PRMN Suci, Jumat (22/1/2021).

"Saya enggak mau lagi memakai data Kementerian kesehatan, saya sudah kapok."

"Saya ambil datanya KPU."

Baca juga: 82 Persen Tempat Tidur Terpakai, RS Darurat Wisma Atlet Minta Tambahan Tenaga Kesehatan

"KPU manual itu kemarin baru pemilihan (pilkada), itu kayaknya yang paling current."

"Jadi ambil data KPU base-nya untuk masyarakat di atas 17 tahun," ungkap mantan Wamen BUMN ini.

Budi memiliki alasan lebih memilih basis data milik KPU.

Baca juga: Ususnya Luka, Maheer At-Thuwailibi Dirawat di RS Polri Kramat Jati

Sebab, saat menyiapkan lokasi penyuntikan vaksinasi dan menggunakan data Kemenkes, banyak fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit yang tidak detail tercatat.

"Saya enggak mau pakai data itu (Kemenkes), secara agregat ini dibilang cukup jumlah puskemas, dan rumah sakit cukup untuk menyuntik."

"RS pemerintah saja (cukup) enggak usah melibatkan swasta."

Baca juga: Haji Lulung Ajak Pemimpin Tobat Nasional, Katanya Bencana Akibat Ulah Manusia Berlaku Zalim

"Saya kapok, enggak percaya data nasional."

"Saya lihatin sampai kabupaten/kota ada 512. Itu ada 60 persen enggak cukup."

"Karena kalau di Bandung yang RS dan puskesmas penuh (jumlahnya banyak) pasti bisa."

Baca juga: Tabur Bunga di Lokasi Kecelakaan SJ 182, Direktur Utama Sriwijaya Air: Saya Terpukul

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved