Breaking News:

Viral Medsos

Ini 5 Kesimpulan KPAI Soal Kasus Siswi Non Muslim Diwajibkan Berjilbab di SMKN 2 Padang

KPAI: Kasus Siswi Non Muslim Diwajibkan Berjilbab Tunjukkan Ada Sekolah Negeri Tak Hargai Keberagaman. Simak selengkapnya di dalam berita ini.

Dok. Humas Kemendikbud
komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti berkomentar soal sekolah wajibkan siswa non muslim berjilbab. 

WARTA KOTA, SEMANGGI - Kasus siswa non muslim diwajibkan berjilbab mendapat sorotan dan perhatian dari KPAI.  Yang aturan jilbab SMKN 2 Padang sebelumnya jadi viral medsos. 

Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan percakapan antara Elianu Hia, orangtua salah satu siswi yang beragama non Islam, dan pihak SMKN 2 Padang, viral di media sosial.

Dalam video itu, menurut pengakuan Elianu, dirinya dipanggil pihak sekolah karena anaknya, berinisial JCH, tidak mengenakan jilbab atau kerudung saat bersekolah. 

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, mengatakan dari hasil penelusurannya JCH tercatat sebagai siswi Kelas IX pada Jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran (OTKP) di sekolah itu. Ia keberatan mengenakan jilbab karena bukan muslim.

Baca juga: Dana Pas-pasan Beli Mobil Bekas? Daihatsu Xenia Tahun 2004-2007 Bisa Jadi Pilihan, Cuma Rp 50 Jutaan

Dalam video tersebut, kata Retno, Elianu berusaha menjelaskan anaknya adalah non muslim, sehingga cukup terganggu oleh keharusan untuk mengenakan jilbab

Pihak sekolah yang menerima kehadiran Elianu menyebut penggunaan jilbab merupakan aturan sekolah. Sehingga menjadi janggal bagi guru-guru dan pihak sekolah, kalau ada anak yang tidak mematuhi peraturan sekolah, karena di awal masuk sekolah, saat diterima di sekolah tersebut, dari  awal orangtua dan anak sudah sepakat untuk mematuhi peraturan sekolah. 

“KPAI prihatin dengan berbagai kasus di beberapa sekolah negeri yang terkait dengan intoleransi dan kecenderungan tidak mengahargai keberagaman, sehingga berpotensi melanggar hak-hak anak," kata Retno kepada Warta Kota, Sabtu (23/1/2021).

"Seperti kasus mewajibkan semua siswi bahkan yang beragama non islam untuk mengenakan jilbab di sekolah, atau kasus beberapa waktu lalu dimana ada pendidik di SMAN di Depok dan DKI Jakarta yang menyerukan untuk memilih Ketua OSIS yang beragama Islam," kata Retno.

Baca juga: Wagub DKI Minta Pusat Dukung Faskes Covid-19 di Bodetabek

Retno mengatakan bahwa sekolah negeri adalah sekolah pemerintah, yang siswanya beragam atau majemuk. "Oleh karena itu, sekolah negeri harusnya menyemai keberagaman, menerima perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM," katanya.

Menurut Retno, Ombudsman Sumatera Barat sudah memanggil pihak SMKN 2 Padang untuk meminta klarifikasi. Dari pertemuan pihak Ombudsman Sumatera Barat dengan pihak SMKN 2 Padang, pihak sekolah mengaku bahwa memang benar ada kebijakan sekolah yang mewajibkan siswi perempuan harus memakai berjilbab/berkerudung, walaupun peserta didiknya tidak semuanya beragama Islam, karena ada yang Nasrani, atau ada keyakinan yang lain. 

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved