Berita Nasional

Pengguna di Indonesia Capai 2,2 Juta, Kementerian Perindustrian Bakal Atur SNI untuk Vape dan Liquid

Ada 2,2 Juta Pengguna di Indonesia, Kementerian Perindustrian RI Bakal Atur SNI untuk Vape dan Liquid

Editor: Dwi Rizki
kompas.com
Vape atau rokok elektrik 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sejak hadir sebagai alternatif rokok, vape kian diminati masyarakat Indonesia. 

Pengguna vape pun terus mengalami peningkatan, tercatat ada sebanyak 2,2 juta orang serta lebih dari 5.000 toko ritel seluruh Indonesia saat ini.

Tingginya minat masyarakat dalam konsumsi produk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) harus diimbangi dengan pengawasan ketat. 

Selain itu, diperlukan juga regulasi untuk meningkatkan kepercayaan publik akan kualitas produk melalui standardisasi nasional. 

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar, Kementerian Perindustrian Mogadishu Djati Ertanto. 

Dirinya mengungkapkan, Kemenperin telah menyelesaikan konsensus Standar Nasional Indonesia (SNI) Hasil Tembakau Dipanaskan (HTP), yang juga produk HTPL, melalui tahap jajak pendapat. 

"Kementerian Perindustrian juga mengusulkan penyusunan RSNI E-liquid di tahun 2021," ungkap Mogadishu dalam diskusi daring dan bedah riset bertajuk 'Persepsi Konsumen di Indonesia terhadap Penggunaan Rokok Elektrik' yang digelar Pusat Studi Konstitusi Universitas Trisakti pada Jumat (22/1/2021). 

Baca juga: Hyun Bin dan YoonA Terlibat dalam Kejahatan Internasional dalam Sekuel Confidential Assignment

Dia menyatakan, Kemenperin sangat berhati-hati untuk menetapkan SNI. 

Dari ratusan jenis produk makanan dan minuman, mereka hanya menerapkan enam SNI wajib. 

Kehati-hatian diperlukan karena SNI wajib akan berlaku untuk produk impor maupun dalam negeri, baik industri kecil maupun industri besar. 

"Jadi kami selektif sekali untuk menetapkan SNI wajib. Jangan sampai itu menjadi senjata makan tuan. Jangan sampai industri dalam negeri jadi terbebani atau bahkan tutup," tuturnya.  

Baca juga: Andika Hazrumy Klaim Wilayah Banten Memiliki Ketahanan Pangan yang Kuat di Masa Pandemi Virus Corona

Sementara itu, Pengawas Perdagangan Ahli Madya, Koordinator Bidang Pengawasan Produk Hasil Pertanian, Kimia, dan Aneka, Kementerian Perdagangan Amiruddin Sagala menambahkan semua pihak harus duduk bersama untuk membahas persoalan rokok dan HTPL. 

Mulai dari lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan pemerintahan. 

"Mencari bagaimana suatu solusi yang tepat, membuatkan suatu regulasi, agar kedua belah pihak saling menguntungkan. Paling tidak, bisa meminimalkan hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Amiruddin. 

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved