Breaking News:

Hakim Pengadilan Sering Absen Saat Operasi Yustisi, Satpol PP Lebih Banyak Berikan Sanksi Teguran

"Kami mencatat total ada 813 pelanggaran. Sebanyak 39 orang kami kenakan sanksi dan denda. Sedangkan sisanya, sebanyak 774 orang kami berikan teguran

Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Dedy
Istimewa
Operasi pelanggaran protokol kesehatan oleh Satpol PP Kota Bekasi. (Foto istimewa) 

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI --- Pada dasarnya petugas Satpol PP Kota Bekasi banyak menemukan pelanggar protokol kesehatan, terutama masyarakat yang kedapatan tidak mengenakan masker.

Dalam sepekan lebih beroperai saja sebanyak 813 orang pelanggar ditemukan di seputar Kota Bekasi.

"Kami mencatat total ada 813 pelanggaran. Sebanyak 39 orang kami kenakan sanksi dan denda. Sedangkan sisanya, sebanyak 774 orang kami berikan teguran," kata Kasatpol PP Kota Bekasi Abi Hurairah saat dikonfirmasi, Jumat (22/1/2021).

Lebih tingginya angka masyarakat yang ditegur dari pada dikenakan sanksi dikarenakan dalam melakukan penindakan, Satpol PP harus selalu didampingi pengadilan.

Namun hakim dari pengadilan kerap kali berhalangan karena alasan tertentu, sehingga Satpol PP terpaksa bertindak tanpa memberikan sanksi denda.

"Hakim di pengadilan banyak yang sakit. Kita harusnya minggu ini ada dua kali, tapi baru sempat satu kali. Kemarin harusnya di Medansatria kita operasi yustisi. Tapi saat ini hakim tidak bisa karena banyak yang sakit," ungkapnya.

Sejak Senin (11/1/2021) hingga Jumat (22/1/2021) sebanyak 39 pelanggar protokol kesehatan (prokes) yang terjaring Operasi Yustisi di wilayah Kota Bekasi dikenakan sanksi.

"Pelanggar yang dikenakan sanksi kerja sosial maupun denda ada sebanyak 39 orang. Sedangkan total denda yang sudah kami kumpulkan sebanyak Rp 550.000," ujar Abi Hurairah.

Uang hasil denda pelanggar prokes akan dikumpulkan dan nantinya akan masuk ke kas daerah.

Seperti diketahui, Pemkot dan DPRD Kota Bekasi telah mengesahkan Perda Kota Bekasi nomor 15 tahun 2020 tentang ATHB yang didalamnya mengatur sanksi pelanggar prokes.

Pelanggaran tak mengenakan masker misalnya, sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 dituliskan bahwa denda maksimal paling banyak Rp 100.000 atau pidana paling lama 7 hari.

Baca juga: Warga di Tiga Wilayah Langganan Banjir Ini Diminta Jaga Kebersihan dan Jangan Buang Sampah ke Kali

Baca juga: Sesalkan Sejumlah Proyek Belum Dibayar, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi: Sama Saja Lemahkan Perekonomian

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved