Breaking News:

Omnibus Law

Pemerintah Tak Siap Jawab Permohonan Penggugat, Hakim MK Diminta Tolak Undang-undang Cipta Kerja

Pemerintah Tak Siap Jawab Permohonan Penggugat, Hakim MK Diminta Tolak Undang-undang Cipta Kerja. Berikut Alasannya

Istimewa
Kuasa hukum perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani, William Yani 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sidang Gugatan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang digelar di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memasuki sidang ke empat pada Senin (18/1/2021) lalu.

Tim Buruh Menggugat menyayangkan sikap DPR dan Pemerintah yang tidak siap menjawab permohonan penggugat dalam sidang tersebut.

Ketua Tim Buruh Menggugat, Hotma Sitompul sangat menyesalkan pemerintah dan DPR tidak siap menjawab permohonan penggugat. Menurutnya, hal itu sungguh menunjukan ketidak seriusan DPR dan Pemerintah dalam menangani judicial review Undang Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.

"Kami harap Presiden Joko Widodo menegur wakilnya. Perhatikanlah rakyat kecil. Mudah mudahan ini bisa menggugah hati mereka para pemangku kepentingan penguasa ini," kata Hotma dalam keterangan tertulis pada Rabu (20/1/2021).

Anggota Tim Buruh Menggugat lainnya, Nasep menjelaskan, keterangan Pemerintah dan DPR yang disampaikan sudah lewat tenggang waktu.

Sebab, didalam peraturan MK pasal 13 ayat 2 jelas dinyatakan bahwa keterangan pemerintah dan DPR itu disampaikan maksimal tujuh hari setelah adanya permohonan di Majelis.

Baca juga: Disepakati OJK, Kredit Ringan Senilai Rp 3 Trilun Bakal Digulirkan Kepada Pelaku Usaha Parekraf

Tim, kata Nasep sudah mengajukan dari November 2020.

Bahkan pihaknya telah membuat 12 rangkap draft permohonan.

Selain itu, situs MK sudah mengunggah keputusan ketika tim mengajukan permohonan.

Sehingga dengan jangka waktu tersebut, tidak ada alasan DPR dan pemerintah tidak siap menyampaikan keterangan.

Halaman
123
Editor: Dwi Rizki
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved