Calon Kapolri

Komjen Listyo Sigit Prabowo: Kalau Ada Polisi Korupsi Harus Diproses Tuntas, Itu Sikap Kami

Listyo menerangkan, pihaknya juga tengah berusaha memperbaiki internal Polri untuk mencegah adanya korupsi.

Editor: Yaspen Martinus
Tribunnews/HO/Humas DPR RI
Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo (kedua kiri) memberi hormat kepada Kapolri Jenderal Idham Azis, jelang fit and proper test alias uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/1/2021). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo memastikan seluruh personel Polri yang terlibat korupsi, harus diproses tuntas secara hukum.

Hal itu disampaikan Listyo saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, Jakarta Selatan, Rabu (20/1/2021).

Saat itu, Listyo disinggung terkait adanya dua jenderal yang terlibat korupsi dalam sengkarut pelarian Djoko Tjandra.

Baca juga: DAFTAR Terbaru 108 Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Jawa Tengah Membara, Jakarta Sumbang 4

"Komitmen kami dalam penanganan korupsi anggota kami, kalau ada yang terproses bisa kami buktikan, itu harus proses tuntas."

"Karena itu bagian komitmen menjaga muruah Polri. Itu sikap kami," kata Listyo.

Listyo menerangkan, pihaknya juga tengah berusaha memperbaiki internal Polri untuk mencegah adanya korupsi.

Baca juga: DAFTAR Terbaru 14 Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: Cumar Ada di Papua, Nias, dan Maluku

Caranya, dengan meminimalisir interaksi antara petugas dengan masyarakat.

"Kami akan memperbaiki budaya Polri, sehingga tentunya hal-hal apa yang kami sampaikan."

"Bagaimana interaksi itu bisa dihindari, itu tidak terlepas agar terjadinya potensi penyalahgunaan wewenang," tuturnya.

Baca juga: 9 Fraksi Setuju, Komisi III DPR Restui Komjen Listyo Sigit Prabowo Jadi Kapolri

Listyo menambahkan, pihaknya juga secara bersamaan membenahi setiap jajaran personel Polri agar lebih berintegritas.

"Tentunya ini yang ditanamkan di setiap insan Polri yang melaksanakan tugas."

"Terhadap potensi pelanggaran yang membuat kita terjerumus bagaimana itu dihindari."

Baca juga: UPDATE Kasus Covid-19 Indonesia 20 Januari 2021: Pasien Baru Tambah 12.568 Jadi 939.948 Orang

"Oleh karena itu, sistem pengawasan yang kuat itu upaya penyelamatan anggota."

"Supaya anggota itu tidak terperosok dan tidak terjatuh," paparnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved