Breaking News:

PSBB Jakarta

Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Politisi PDIP Kritisi Kendornya Kinerja Pemprov DKI Selama PSBB Ketat

Kasus Covid-19 di Ibu Kota Terus Melonjak, Politisi PDIP Kritisi Kendornya Kinerja Pemprov DKI Selama PSBB Ketat

Warta Kota/adi kurniawan
Steven Setiabudi Musa 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan selama sepekan terakhir dikritisi politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPIP).

Pasalnya, meski PSBB ketat diberlakukan, pengawasan sekaligus penindakan yang senyatanya dilakukan Pemprov DKI Jakarta dinilai jauh dari harapan.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi B DPRD DKI, Steven Setiabudi Musa.

Dirinya menyesalkan lemahnya penegakan aturan, khususnya pelanggaran protokol kesehatan di DKI Jakarta selama PSBB ketat.

"Sangat jelas kalau kita lihat di jalan-jalan aktivitas warga Jakarta seperti biasa. Mobilitas warga juga sangat tinggi. Sudah jelas PSBB ketat tidak dihiraukan oleh masyarakat karena lemahnya pengawasan," ujar anggota DPRD dari Fraksi PDIP itu pada Senin (18/1/2021).

Politisi yang terpilih dari dapil Jakut itu menambahkan, pengawasan yang dilakukan pemda, cenderung hanya beberapa saat saja.

Itu pun, kata dia hanya pada tempat-tempat tertentu, seperti kawasan Tanah Abang dan Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

"Padahal di tempat-tempat lain, masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi," beber mantan wartawan senior itu. 

Baca juga: Gandeng Kemkominfo, Sandiaga Uno Tekankan Pentingnya Sinyal Bagi Pengembangan Pariwisata Modern  

Namun sebaliknya, Pemprov DKI Jakarta katanya justru membanggakan rendahnya jumlah pelanggaran saat ini.

Alasannya karena kesadaran masyarakat dalam menerapkan 3M, yakni mengenakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak dinilai meningkat.

Padahal lanjutnya, jumlah kasus covid-19 di Ibukota semakin melonjak hingga di atas angka 2.000 kasus per hari.

"Bagaimana perbaikan, kenyataannya yang terpapar positif semakin meningkat. Selalu di atas 2000-an bahkan beberapa kali meyentuh angka 3000-an kasus positif," ungkapnya.

Baca juga: Sumbang PDB hingga Rp 1.100 Triliun, Ekonomi Kreatif Lokal Diyakini Sandiaga Uno Mampu Mendunia

Merujuk hal tersebut, dirinya juga menyesalkan adanya sikap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kerap menilai hari libur nasional sebagai salah satu pemicu peningkatan kasus covid-19.

"Hari libur selalu menjadi kambing hitamnya Pemprov DKI. Padahal kalau mau jujur, pengawasan di lapangan yang tidak maksimal. Liburan itu sudah lewat lama, jangan dijadikan alibi oleh Pemprov," ungkap Steven.

"Kalau liburan selalu menjadi patokan, itu bentuk dari malasnya Pemprov DKI memutus rantai Covid 19," sesalnya.

Editor: Dwi Rizki
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved