Breaking News:

Virus Corona

Airin Sebut, Penyintas Covid-19 di Kota Tangerang telah Donor Ratusan Kantong Plasma Konvalesen

Airin menyebut kantong plasma darah yang dihasilkan juga didistribusikan pihaknya ke rumah sakit yang berada di luar wilayah kerjanya itu. 

Penulis: Rizki Amana | Editor: Mohamad Yusuf
Wartakotalive.com/Rizki Amana
Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany saat meninjau di PMI Kota Tangsel. 

Dalam kesempatan itu, Widyastuti tak menjelaskan identitas tokoh masyarakat yang akan diundang untuk divaksinasi.

Namun dia menyebut mereka berasal dari berbagai kalangan dan menjadi panutan sejumlah masyarakat.

“Pertama pejabat publik tingkat provinsi, karena bapak Gubernur dan bapak Wakil Gubernur merupakan penyintas, sehingga tentunya yang lain. Kami harap bu Pj Sekda (Sri Haryati) kemudian unsur Deputi Gubernur, Wali Kota ada yang siap dilakukan penyuntikan,” ujarnya.

“Kelompok kedua adalah organisasi profesi nakes. Mulai dari Direktur rumah sakit, IDI (Ikatan Dokter Indonesia), Perhimpunan Dokter Paru dan Penyakit Dalam, Apoteker. Ketiga adalah tokoh-tokoh masyarakat yang lain, pemuka agama dan sebagainya itu yang akan kami siapkan,” tambahnya.

Menurutnya, para 21 tamu undangan yang akan divaksin telah mendapatkan tiket elektronik melalui pesan singkat.

Nantinya mereka akan mendatangi pendapa Balai Kota DKI untuk melaksanakan vaksinasi secara bergilir.

“Kami mempunyai data dan sudah terdata di e-ticket, nanti kita lihat besok saja yah sesuai dengan yang sudah teregister di e-ticket siapa saja sosoknya,” jelas dia.

Seperti diketahui Pemprov DKI Jakarta mengutamakan vaksinasi untuk tenaga kesehatan dan tokoh masyarakat pada tahap pertama.

Tercatat ada sekitar 60.000 tenaga kesehatan dan 21 tokoh masyarakat yang akan divaksinasi sebanyak dua kali, pada Jumat (15/1/2021) dan awal Februari 2021 mendatang.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, pemerintah daerah telah mendapatkan vaksin Sinovac dari pemerintah pusat sebanyak 120.040 dosis.

Pemerintah daerah sengaja lebih dulu menyasar tenaga kesehatan, karena mereka kelompok rentan terhadap penularan akibat menangani pasien dengan berbagai keluhan.

“Kami menerima 120.040 dosis dan sesuai dengan arahan dari Bapak Menteri Kesehatan, bahwa harus dipastikan 120.040 dosis tadi aman diberikan untuk dua kali pemberian,” kata Widyastuti pada Rabu (13/1/2021).

7,9 Juta Warga

Pemprov DKI Jakarta mencatat ada sekitar 7,9 juta dari 10,7 juta warga Ibu Kota yang bakal vaksinasi Covid-19.

Mereka yang vaksinasi Covid-19 memiliki kelompok usia 18-59 tahun dan lolos 16 persyaratan, salah satunya tidak pernah terpapar Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti merinci, dari jumlah itu sekitar 130.000 berasal dari kelompok tenaga kesehatan, lalu pemberi pelayanan publik sekitar 500.000 orang.

Kemudian kelompok rentan secara geospasial maupun ekonomi ada 3 jutaan lebih.

Serta kelompok usaha ada 2 juta lebih dan kelompok lansia.

“Jadi memang ada informasi dari Kementerian Kesehatan bahwa selain umur 28-59 tahun, juga ada kelompok lansia tertentu yang bisa diberikan itu sebanyak 980.000 jiwa lebih,” kata Widyastuti yang dikutip dari akun YouTube Pemprov DKI Jakarta pada Kamis (14/1/2021).

Namun demikian, kata Widyastuti, Pemprov DKI Jakarta pada vaksinasi gelombang pertama di hari Jumat (15/1/2021) dan awal Februari 2021, mengutamakan tenaga kesehatan dan tokoh masyarakat.

Tercatat ada sekitar 60.000 tenaga kesehatan dan 21 tokoh masyarakat yang akan divaksin sebanyak dua kali dengan jeda waktu dua pekan.

“Kita tahu bahwa pemberian vaksin ini bertahap. Sebagai kesempatan pertama yang mendapatkan vaksin saat ini adalah tenaga kesehatan,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah lebih dulu memproses data tenaga kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas.

Data-data tersebut nantinya akan dikompilasi di Kementerian Kesehatan melalui sistem informasi sumber daya manusia kesehatan (SIDMK).

“Kemudian ada koordinasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo dan sebagainya, sehingga nanti datanya akan turun kembali kepada pemerintah daerah masing-masing,” jelasnya.

Seperti diketahui Pemprov DKI Jakarta mengutamakan vaksinasi untuk tenaga kesehatan dan tokoh masyarakat pada tahap pertama.

Tercatat ada sekitar 60.000 tenaga kesehatan dan 20 tokoh masyarakat yang akan divaksinasi sebanyak dua kali, pada Jumat (15/1/2021) dan awal Februari 2021 mendatang.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, pemerintah daerah telah mendapatkan vaksin Sinovac dari pemerintah pusat sebanyak 120.040 dosis.

Pemerintah daerah sengaja lebih dulu menyasar tenaga kesehatan, karena mereka kelompok rentan terhadap penularan akibat menangani pasien dengan berbagai keluhan.

“Kami menerima 120.040 dosis dan sesuai dengan arahan dari Bapak Menteri Kesehatan, bahwa harus dipastikan 120.040 dosis tadi aman diberikan untuk dua kali pemberian,” kata Widyastuti pada Rabu (13/1/2021). 

Jokowi Vaksinasi Covid-19

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi orang yang pertama disuntik vaksin Covid-19.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada Jokowi pun disiarkan langsung dari Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (13/1/2021).

Proses vaksinasi Covid-19 Jokowi pun berjalan lancar.

Jokowi juga membagikan pengalamannya saat disuntik vaksin Covid-19.

Termasuk saat ditanya oleh Prof Dr Abdul Muthalib yang melakukan vaksinasi kepada Jokowi.

"Saya suntik ya Pak. Bagaimana (rasanya) Pak?" tanya Abdul.

"Nggak terasa sama sekali," jawab Jokowi usai jarum suntik dilepas dari lengan kirinya.

Selain itu Jokowi juga membagikan cerita ketika dirinya hendak disuntik vaksin Covod-19 melalui akun Instagram-nya @jokowi.

Baca juga: Kisah Agesti Ayu yang Penjarakan Ibu Kandungnya, Ngotot tidak Cabut Laporan, ini Alasannya

Baca juga: Fungsi Black Box yang Kini sedang Dicari di Pesawat Sriwijaya Air SJ182 Jatuh di Kepulauan Seribu

Baca juga: Ramai Dikaitkan dengan Jenazah Korban Sriwijaya Air SJ 182, Apa Itu Post Mortem dan Ante Mortem?

"Alhamdulillah, saya baru saja menerima suntikan vaksin Sinovac. Vaksin ini baru disuntikkan setelah BPOM mengeluarkan izin penggunaan darurat," katanya.

"Hasil evaluasi BPOM menunjukkan, Sinovac memiliki efikasi sebesar 65,3 persen, lebih tinggi dari standar WHO yaitu 50 persen," tambahnya.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia juga telah menyatakan, vaksin Sinovac halal untuk digunakan.

Jokowi menyebut telah memerintahkan agar vaksinasi Covid-19 segera mulai dilaksanakan di seluruh tanah air.

"Tekanan darah saya diukur, 130/67 mmHg. Normal. Lalu saya ditanya: pernah terkonfirmasi positif Covid-19, pernah batuk atau pilek beberapa hari terakhir, pernah mengidap penyakit jantung, atau penyakit lain seperti ginjal? Dan lain-lain. Semua saya jawab tidak," cerita Jokowi.

"Lalu, lengan baju kiri saya disingkapkan. Dan vaksin pun disuntikkan," tambah Jokowi.

Jokowi pun menyebut bahwa vaksinasi yang dilakukannya pada pukul 09.42 WIB, memulai ikhtiar besar sebagai warga negara Indonesia.

Yaitu untuk terbebas dari pandemi ini dengan menerima vaksin Covid-19.

"Vaksin Covid-19 inilah yang lama kita tunggu-tunggu dan baru disuntikkan setelah BPOM mengeluarkan izin penggunaan darurat, dan Majelis Ulama Indonesia menyatakan suci dan halal untuk digunakan," katanya.

"Saya berharap vaksinasi Covid-19 yang tahapannya sudah dimulai hari ini berjalan dengan lancar," tambahnya.

Baca juga: Cerita Shinta Korban Pesawat Sriwijaya Air, Terus Tertidur di Mobil dan Berjalan Gontai ke Bandara

Baca juga: Sosok Kapten Afwan Pilot Sriwijaya Air yang Jatuh, Separuhnya Gajinya untuk Bersedekah

Baca juga: Anak Riyanto Penumpang Sriwijaya Air SJ 182, Sempat Menangis Pegangi Tangan dan Melarang Pergi

Tangan Dokter Gemetar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya selesai menjalani vaksinasi Covid-19 di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (13/1/2021).

Pelaksanaan vaksinasi Covid- 19 Presiden Jokowi tersebut disiarkan langsung melalui channel Youtube Sekretariat Presiden.

Namun, tampak dalam siaran langsung tersebut, dokter gemetar saat menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada Presiden Jokowi.

Penglihatan Wartakotalive.com, dalam video tersebut terdapat dua dokter.

Namun, sebelum menjalani vaksinasi, Jokowi harus melalui meja pendaftaran dan verifikasi dan meja pemeriksaan kesehtan dan fisik sederhana terlebih dahulu.

Kemudian Jokowi yang mengenakan kemeja putih lengan pendek duduk di kursi.

Terdapat dua dokter di tempat vaksinasi Jokowi.

Satu dokter menyiapkan vaksin melalui alat suntik.

Kemudian dokter lainnya mengenakan sarung tangan menyuntikkan vaksin ke lengan kiri Jokowi.

Tapi terlihat saat dokter menyuntikkan vaksin tersebut tangannya gemetar.

Meskipun vaksinasi dilakukan dengan lancar.

Hal itu pun sempat dikonformasi oleh Dr Reisa Broto Asmoro kepada Prof Dr Abdul Muthalib yang dipanggil Prof tersebut usai melakukan vaksinasi.

"Prof perasaan dulu, tadi banyak yang komentar, bisa ceritakan bagaiaman tadi prosesnya Prof?" kata Dr Reisa.

"Tadi vaksinnya tetap Sinovac, saya gosok alkohol seperti prosedur biasa, dan saya suntikkan. Saya tanyakan (ke Presiden Jokowi) tidak ada, tidak ada rasa sakit, tanpa rasa sakit, katanya," cerita Prof Dr Abdul Muthalib.

Lalu Dr Reisa pun mempertanyakan proses penyuntikan vaksin oleh dokter tersebut yang terlihat gemetar.

"Prof tadi ada yang bertanya perwakilan yang menyaksikan katanya tadi kenapa gemetaran prof, apa deg-degan?Prof?" tanya Dr Reisa.

"Menyuntik orang pertama di Indonesia tentunya ada rasa juga. Tetapi tidak menjadi masalah saya untuk menyuntikkannya. Pertamanya saja gemetaran tapi tidak ada masalah. Bahkan tidak ada pendarahan sama sekali," kata Prof Dr Abdul Muthalib.

Seperti diketahui, vaksin Covid-19 akan disuntikkan kali pertama pada hari ini, Rabu (13/1/2021).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi orang pertama disuntik vaksin Covid-19 tersebut.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Sinovac yang berasal dari China kepada Jokowi tersebut akan disiarkan langsung pada pukul 10.00 WIB.

"Di Istana jam 10," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada Tribunnews, Selasa (12/1/2021).

Vaksinasi Sinovac itu sendiri mulai dilakukan ketika telah mendapat izin penggunaan darurat atau emergency use authorization dari BPOM, serta telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI.

Baca juga: Kisah Agesti Ayu yang Penjarakan Ibu Kandungnya, Ngotot tidak Cabut Laporan, ini Alasannya

Baca juga: Fungsi Black Box yang Kini sedang Dicari di Pesawat Sriwijaya Air SJ182 Jatuh di Kepulauan Seribu

Baca juga: Ramai Dikaitkan dengan Jenazah Korban Sriwijaya Air SJ 182, Apa Itu Post Mortem dan Ante Mortem?

Dalam vaksinasi covid-19 kepada Jokowi tersebut, Heru menjelaskan mekanismenya sama seperti simulasi vaksinasi yang dilakukan di Puskesmas Tanah Sareal Bogor, Jawa Barat, pada 18 November 2020 lalu.

Di mana saat itu, Presiden melakukan sidak simulasi pemberian vaksin kepada masyarakat.

"Mekanisme SOP seperti standart di puskesmas tempo hari," ujarnya.

Adapun berdasarkan Juknis dari Kementerian Kesehatan, vaksinasi dimulai dengan proses pendaftaran dan verifikasi data.

Setelah itu dilakukan skrining, anamnesa, dan pemeriksaan fisik sederhana. Sebelum imunisasi dilakukan, ada edukasi vaksinasi Covid-19.

Setelah adanya edukasi mengenai vaksin Covid-19, baru dilakukan penyuntikan.

Vaksinator yang melakukan penyuntikan adalah dokter, perawat, atau bidan yang memiliki komptensi.

Baca juga: Cerita Shinta Korban Pesawat Sriwijaya Air, Terus Tertidur di Mobil dan Berjalan Gontai ke Bandara

Baca juga: Sosok Kapten Afwan Pilot Sriwijaya Air yang Jatuh, Separuhnya Gajinya untuk Bersedekah

Baca juga: Anak Riyanto Penumpang Sriwijaya Air SJ 182, Sempat Menangis Pegangi Tangan dan Melarang Pergi

Setelah vaksinasi dilakukan, maka selanjutnya dilakukan pencatatan.

Petugas mempersilakan sasaran yang telah diberi vaksin untuk menunggu 30 menit.

Hal itu dilakukan sebagai antisipasi apabila ada KIPI (Kejadian ikutan Pasca Imunisasi).

Setelah itu sasaran yang telah divaksin nantinya akan diberi kartu vaksinasi dan penanda.

Sasaran yang telah divaksin juga diberi edukasi pencegahan Covid-19.

Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, proses vaksinasi kepada Presiden esok, akan disiarkan kepada publik.

Masyarakat dapat melihat langsung proses pemberian vaksin kepada Presiden.

"Jadi prosesnya seperti apa, bisa dilihat langsung besok," ucap Bey.

Sebelumnya, pemerintah akan memulai program vaksinasi Covid-19 pada pekan depan.

Penyuntikan perdana rencananya akan dilakukan pada 13-15 Januari 2020.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, vaksinasi perdana Covid-19 dibagi ke dalam 3 kelompok.

"Jadi akan ada tiga kelompok besar yang akan menerima penyuntikan vaksin perdana," kata Wiku dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/1/2021).

Baca juga: Tinggalkan Anak-Istri demi Musibah Sriwijaya Air, Ungkap Kisah Uang Rp30 M dalam Kapal Tenggelam

Kelompok pertama adalah Presiden, sejumlah pejabat pemerintah pusat, dan pejabat daerah.

Kelompok kedua adalah pengurus profesi organisasi kesehatan dan key opinion leader kesehatan pusat dan daerah.

Kelompok ketiga adalah tokoh agama pusat dan daerah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Presiden menjadi orang pertama yang akan disuntik vaksin Covid-19 pada 13 Januari 2021.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 itu akan disiarkan mulai pukul 09.00 WIB melalui channel Youtube Sekretariat Presiden.

Klik tautan ini untuk LIVE Vaksinasi Covid-19 Perdana di Indonesia, 13 Januari 2021, Pukul 09:00 WIB

Daftar Pejabat Publik Disuntik Vaksin Pertama

Sejumlah pejabat publik mewakili kelompok pertama juga akan disuntik bersamaan dengan Presiden.

Yakni, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menlu Retno Marsudi, dan Mendikbud Nadiem Makarim.

Lalu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, ketua Satgas Covid-19 Letjen Doni Monardo, dan Kepala BPOM Penny Lukito.

Pada tanggal yang sama, ada Ketua IDI Muhammad Daeng, Ketua PPNI Harif Fadilah, Ketua PP IBI Emi Nurjasmi, dan ahli vaksin milenial Digayuza Rambe.

Kemudian, Ketua MCCC Agus Syamsuddin, Ketua Satgas NU Peduli Covid-19 Muhammad Makky Zamzami, Najwa Shihab, dr Tirta, Raffi Ahmad, dan Bunga Citra Lestari mewakili kelompok kedua.

Kelompok ketiga vaksinasi perdana adalah Ketua PBNU Marsudi Syuhud, perwakilan Muhammadiyah, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, Ustaz Das'ad Latief, Perwakilan organisasi Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu.

Sementara, vaksinasi pada 14 dan 15 Januari akan dilakukan kepada pejabat publik daerah, gubernur, Sekda, Kadinkes, Kapolda, Pangdam, dan Dirut RSUD Rujukan Covid-19 mewakili kelompok pertama.

Selain itu, pengurus profesi dan asosiasi tenaga kesehatan dan key opinion leader kesehatan daerah mewakili kelompok kedua, dan tokoh agama daerah mewakili kelompok ketiga.

Presiden akan menggunakan vaksin Sinovac yang telah tiba di Indonesia pada Desember tahun lalu.

Presiden menyatakan dirinya menjadi orang pertama vaksin bukan untuk mendahulukan diri sendiri, melainkan untuk memastikan vaksin yang akan digunakan aman.

"Mengapa Presiden jadi yang pertama? Bukan hendak mendahulukan diri sendiri, tapi agar semua yakin bahwa vaksin ini aman dan halal."

"Jadi, siap-siap saja," cetus Presiden.

Rencana vaksinasi serentak yang bakal dilakukan oleh pemerintah, Rabu (13/1/2021) tidak dengan mudah mendapatkan dukungan.

Alasan Ribka Tjiptaning Ditolak Vaksin

Sementara itu anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning dengan tegas menolak divaksin Covid-19.

"Saya tetap tidak mau divaksin. Mau vaskin yang umur 63 tahun ke atas, mau vaksin buat semua umur, saya tidak mau," katanya saat rapat kerja (raker) dengan Menteri Kesehatan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Direktur PT Bio Farma. Ribka mengaku usianya sudah 63 tahun. 

Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning tolak kenaikkan BPJS Kesehatan
Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning tolak kenaikkan BPJS Kesehatan. Ia juga ternyata menolak disuntik vaksin covid-19  (Tribunnews/Dany Permana)

Bahkan, kata mantan pimpinan Komisi IX ini, jika Pemprov DKI akan mengenakan sanksi kepada dia dan anak cucunya gara-gara menolak vaksin, dia lebih memilih bayar denda. "Mendingan gua bayar. Jual mobil nggak apa-apa,"tambahnya.

Menurut Ribka, vaksin tidak boleh dipaksakan kepada masyarakat.

"Kalau dipaksakan pelanggaran HAM (Hak Asasi Masyarakat). Nggak boleh," ujarnya sambil menunjuk-nunjuk ke Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Baca juga: Gelar Program Vaksinasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi Siapkan 91 Lokasi untuk Vaksinasi

Ribka juga mempertanyakan rencana vaksinasi gratis oleh pemerintah yang dinilainya tidak jelas. Sebab, dari keempat vaksin semuanya ada harganya.

"Harganya kan macam-macam. Buat orang miskin pasti dikasih yang paling murah," katanya dengan suara keras. 

Penolakan vaksinasi virus Corona oleh anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning mendapatkan sorotan publik.

Sebagai anggota dewan, Ribka dinilai tidak memberikan contoh yang baik.

Salah satu pengkritik adalah dokter Tirta Mandira Gundhi atau akrab disapa dokter Tirta.

Dokter Tirta kesal dengan sikap yang ditunjukkan oleh Ribka Tjiptaning ketika menyampaikan statemen itu.

Baca juga: Wagub DKI: Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Bagi Tenaga Kesehatan Mulai 15 Januari

"10 desember komisi IX meminta ke pak menkes saat itu untuk pejabat yang divaksin duluan. Abis (vaksinnya) sampe, melipir. Bilang vaksin nggak aman. Bisa aje ni komisi IX," kritik dokter Tirta di akun Twitternya, Selasa (12/1/2021).

"Komisi IX DPR berlagak sok edgy h-1 presiden divaksin. Mereka yang usul pejabat divaksin pertama sekarang malah pertama, tapi pertama nggak mau divaksin. 9 bulan kemane aje bos? Sibuk nonton berita?" imbuhnya

Seperti diketahui, rencana vaksinasi serentak yang bakal dilakukan oleh pemerintah, Rabu (13/1/2021) tidak dengan mudah mendapatkan dukungan.

Bahkan, anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning dengan tegas menolak divaksin Covid-19.

Baca juga: Jokowi Jengkel RI Masih Impor Kedelai dan Gula, Rizal Ramli: Please Deh, Jangan Terlalu Banyak Drama

"Saya tetap tidak mau divaksin. Mau vaskin yang umur 63 tahun ke atas, mau vaksin buat semua umur, saya tidak mau," katanya saat rapat kerja (raker) dengan Menteri Kesehatan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Direktur PT Bio Farma

Ribka mengaku usianya sudah 63 tahun. 

Bahkan, kata mantan pimpinan Komisi IX ini, jika Pemprov DKI akan mengenakan sanksi kepada dia dan anak cucunya gara-gara menolak vaksin, dia lebih memilih bayar denda.

"Mendingan gua bayar. Jual mobil nggak apa-apa,"tambahnya.

Menurut Ribka, vaksin tidak boleh dipaksakan kepada masyarakat.

Baca juga: Dilaporkan karena Like Konten Porno, Fadli Zon Diambang Masalah, Bareskrim Polri Mulai Mendalami

"Kalau dipaksakan pelanggaran HAM (Hak Asasi Masyarakat). Nggak boleh," ujarnya sambil menunjuk-nunjuk ke Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Ribka juga mempertanyakan rencana vaksinasi gratis oleh pemerintah yang dinilainya tidak jelas. Sebab, dari keempat vaksin semuanya ada harganya. "Harganya kan macam-macam. Buat orang miskin pasti dikasih yang paling murah," katanya dengan suara keras. (LIS/m23) 

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved