Breaking News:

Berita Jakarta

Tok! Majelis Hakim Putuskan Sepanjang Jalan Pantai Indah Timur di Kapuk Muara Bukan Lagi Jalan Umum

Majelis Hakim memutuskan, sepanjang Jalan Pantai Indah Timur, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara bukan lagi jalan umum.

Editor: Panji Baskhara
Foto Istimewa
Majelis Hakim memutuskan, sepanjang Jalan Pantai Indah Timur, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara bukan lagi jalan umum, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (12/1/2021). Sebelumnya, pihak Pemerintah Kota Jakarta Utara dan stakeholder lainnya, jadikan Jalan Pantai Indah Timur menjadi jalan umum. Namun menuai protes dari RW 07 Komplek Trimaran dan Pinisi Permai dan berujung dipermasalahkan ke meja hijau. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Majelis Hakim memutuskan, sepanjang Jalan Pantai Indah Timur, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara bukan lagi jalan umum.

Keputusan sepanjang Jalan Pantai Indah Timur bukan lagi jalan umum, ditetapkan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Keputusan tersebut ditetapkan dalam sidang gugatan terkait pembongkaran pagar Komplek Trimaran dan Pinisi Permai, RW 07 Jalan Pantai Indah Timur, Selasa (12/1/2021).

Majelis hakim terdiri dari Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri dan dua hakim anggota, memutuskan agar obyek perkara satu kilometer di Jalan Pantai Indah Timur dengan lebar 4 meter di Komplek Pinisi Permai dan Trimaran Permai, dikembalikan fungsinya seperti semula.

Baca juga: Uji Coba Jalan Inspeksi Pantai Indah Timur Menuai Protes Warga

Baca juga: Warga Menyesalkan Uji Coba Jalan Inspeksi Pantai Indah Timur Dilakukan karena Penolakan Tak Digubris

Yaitu Jalan Pantai Indah Timur dikembalikan fungsinya sebagai jalan komplek perumahan cluster.

"Tindakan membongkar pagar untuk akses jalan umum. merupakan tindakan sewenang-wenang"

"Jenis hunian di komplek tersebut merupakan hunian dengan konsep cluster dan sistem one gate system," ujar Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri.

Dikatakannya, status jalan yang menjadi obyek sengketa kedua belah pihak (pihak penggugat dan tergugat) saat ini belum memiliki kepastian hukum.

"Kawasan hutan yang dibuka PT MP adalah seluas 827,18 hektar dengan luas tanah pengganti sebesar 1.000 hektar yang tersebar di berbagai kabupaten"

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved