Pungutan Liar Bansos Covid-19 Terus Terjadi, Alasannya Uang Lelah Pengurus Warga yang Membagikan

Beredar viral di media sosial sejumlah pengurus RT dan RW memotong bantuan sosial bagi warga kurang mampu terdampak Covid-19.

Penulis: Desy Selviany | Editor: Max Agung Pribadi
Humas KPK
Dari kiri-kanan. Deputi Penindakan KPK Karyoto, Ketua KPK Firli Bahuri, dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu dini hari terkait penetapan lima tersangka korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial RI terkait bantuan sosial (Bansos) untuk wilayah Jabodetabek 2020. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Beredar viral di media sosial, sejumlah pengurus RT dan RW memotong bantuan sosial bagi warga kurang mampu terdampak Covid-19.

Pungli pada pembagian bantuan sosial Covid-19 itu kembali menjadi polemik.

Kali ini polemik datang dari Ketua RT yang diduga melakukan pungutan terhadap paket bansos yang diberikan pemerintah.

Baca juga: Dicoret dari Data Penerima Bansos Kemensos RI, Nenek Darwati Menangis, Kebingungan Tidak Punya Beras

Video itu viral menjadi pesan berantai di What's App.

Dalam video berdurasi 13 menit lebih itu terlihat seorang ketua RW yang disebut-sebut di kawasan Duri Kosambi menjelaskan alasannya menerapkan pungutan Rp10.000 sampai Rp15.000 terhadap penerima bansos.

“Kan yang membagikan butuh makan, butuh minum, butuh ngopi, yang jelas yang kerja pasti cape,” kata si Ketua RW dalam rekaman video yang diterima Rabu (13/1/2020).

Baca juga: Masih Banyak Warga Kabupaten Bogor Teriak Belum Dapat Bansos, Pemutakhiran Data Bakal Dilakukan

Dalam video, Ketua RW menyebut bahwa pungutan itu dilakukan sebagai upah kerja keras petugas yang berkeliling door to door ke sejumlah rumah warga yang membagikan undangan.

Ia kemudian berinisiatif meminta kepada sejumlah RT untuk memotong bantuan Bansos kepada warga yang menerima.

“Terserah bu RT mau berapa saya cuman minta Rp 5.000 sampai  Rp 10.000. Tapi bu RT bilang kalo Rp 15.000 gimana? Saya bilang terserah, asal jangan memberatkan warga,” cupliknya dalam video itu.

Baca juga: Masih Banyak Warga Kabupaten Bogor Teriak Belum Dapat Bansos, Pemutakhiran Data Bakal Dilakukan

Wartakotalive.com mencoba konfirmasi hal itu kepada Camat Cengkarang Ahmad Faqih.

Namun sampai berita ini dimuat Ahmad belum membalas juga mengangkat telepon awak media.

Sebelumnya, melalui Instastory pada Senin (11/1/2021) lalu, akun instagram @berita.terupdate telah menginformasikan adanya pungli di sejumlah titik di Duri Kosambi, Jakarta Barat.

Dari laporan itu, polisi langsung monitoring dan mengecek kebenarannya.

Baca juga: Bansos Rp300.000 Per Bulan Sudah Disalurkan, Ini Cara Cek Nama dan Mencairkan di dtks.kemensos.go.id

Sementara itu Kapolsek Cengkareng, Kompol Egman mengaku telah menyelidiki informasi itu.

Ia mengakui pihaknya telah monitoring pungutan Bansos ini.

Saat ini pihaknya tengah koordinasi dengan Bimas untuk memeriksa kejadian yang terjadi di Duri Kosambi itu.

Baca juga: Agar Tepat Sasaran, PT Pos Indonesia juga akan Cek Kondisi Rumah Penerima Saat Salurkan Bansos Tunai

“Sudah saya monitoring, hebohnya sejak Senin kemarin,” tegas Egman singkat.

Diketahui sejak awal Pandemi Covid-19 masalah Bansos kerap menjadi polemik. Bahkan masalah itu hingga menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Politisi PDIP itu ketahuan menyunat Bansos sebesar Rp10 ribu perpaketnya. 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved