Kasus Rizieq Shihab

Kuasa Hukum Sebut Penetapan Tersangka Habib Rizieq di Kasus RS Ummi Dikendalikan Penguasa

Aziz Yanuar mengatakan penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus di RS UMMI Bogor, Jawa Barat, dikendalikan sepenuhnya oleh penguasa.

Penulis: Budi Sam Law Malau | Editor: Andy Pribadi
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Kuasa Hukum Sebut Penetapan Tersangka Habib Rizieq di Kasus RS Ummi Dikendalikan Penguasa. Tampak Wakil Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) yang juga kuasa hukum Habib Rizieq Shihab, Aziz Yanuar saat memberi penjelasan kepada wartawan 

Aziz Yanuar mengatakan penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus di RS UMMI Bogor, Jawa Barat, dikendalikan sepenuhnya oleh penguasa.

WARTAKOTALIVE.COM, SEMANGGI - Kuasa Hukum Habib Rizieq Shihab, Aziz Yanuar mengatakan penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus di RS UMMI Bogor, Jawa Barat, dikendalikan sepenuhnya oleh penguasa.

Menurut Aziz, Habib Rizieq menjadi target operasi politik dengan memperalat hukum.

"Sangat jelas terlihat bahwa orkestra melalui instrumen hukum yang menimpa HRS saat ini diduga dikendalikan oleh kekuasaan politik dari penguasa dzalim.

"Kedzaliman ini sudah sangat-sangat melampaui batas," katanya, Rabu (13/1/2021).

Menurut Aziz, terkait proses tes swab HRS, manajemen RS UMMI Kota Bogor diduga tidak memberikan informasi secara utuh, terkait hasil tersebut.

Seperti diketahui penetapan Habib Rizieq sebagai tersangka kasus ini berdasarkan surat nomor : S.Tap/02/I/2021/Dittipdum tanggal 11 Januari 2021.

Baca juga: Ridwan Kamil Sebut Vaksinasi Tak Nambah Panjang si Otong, Berikut Postingannya di Akun Twitternya

Ia merupakan salah satu tersangka dalam peristiwa penghalangan tes swab oleh petugas di RS Ummi Bogor, pada 27 November 2020.

Menurut Aziz, adalah merupakan hak asasi dari Habib Rizieq selaku pasien untuk tidak mengizinkan dan mempublikasikan rekam medis kondisi kesehatannya.

"Karena tidak boleh ada upaya paksa dalam masalah kesehatan pasien," katanya.

Baca juga: UPDATE Lokasi Longsor di Sumedang Rawan Longsor Susulan, Ahli Geologi Unpad Sebut Alasannya

Hal tersebut, kata Aziz tertuang sebagaimana ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 17 Huruf h dan i, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kemudian Pasal 22 Ayat (1) b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, Pasal 52 UU No. 29/2004 Tentang Praktek Kedokteran, Pasal 32 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Pasal 79 huruf b dan c UU 29/2004 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007.

Aziz menyebutkan, penerapan Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946 terhadap Habib Rizieq dalam kasus di RS UMMI Bogor adalah jelas merupakan upaya untuk tetap melakukan isolasi terhadap HRS dalam penjara.

Baca juga: Satgas Pangan Mabes Polri Masih Melakukan Pemantauan Antisipasi Penimbunan Kedelai

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved