Breaking News:

PSBB Jakarta

Giliran Empat Perkantoran di Kecamatan Koja Dikenakan Sanksi Teguran Tertulis

Sedikitnya empat perkantoran di Jalan Plumpang Semper dan Jalan Alur Laut, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dikenakan sanksi teguran tertulis

Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Andy Pribadi
Warta Kota/Junianto Hamonangan
Giliran Empat Perkantoran di Kecamatan Koja Dikenakan Sanksi Teguran Tertulis. Tampak satu perkantoran di kawasan Koja, Jakarta Utara saat diberi sanksi teguran tertulis karena tidak patuhi protokol kesehatan.  

Sedikitnya empat perkantoran di Jalan Plumpang Semper dan Jalan Alur Laut, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dikenakan sanksi teguran tertulis

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Junianto Hamonangan

WARTAKOTALIVE.COM, KOJA - Sedikitnya empat perkantoran di Jalan Plumpang Semper dan Jalan Alur Laut, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dikenakan sanksi teguran tertulis karena melanggar protokol kesehatan. 

Kepala Satpol PP Kecamatan Koja, Roslely Tambunan mengatakan pada monitoring yang dilakukan hari ini, Rabu (13/1/2021) ditemukan perkantoran yang melanggar protokol kesehatan. 

“Bentuk pelanggarannya seperti tidak membatasi kapasitas jumlah pegawai ataupun pengunjung. Kemudian ada juga yang tidak membentuk tim penanganan Covid-19,” ungkap Roslely, Rabu (13/1/2021). 

Atas dasar pelanggaran yang ditemukan, jajaran Satpol PP Kecamatan Koja langsung menindak tegas dengan memberikan sanksi teguran tertulis yang ditempel di pintu masuk kantor. 

Hal itu sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 yang memuat Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19. 

Roslely mengatakan semua perkantoran dan tempat usaha wajib memenuhi aturan protokol kesehatan dan harus diterapkan oleh pegawai ataupun pengunjung. 

"Kami akan tetap memantau lokasi itu apabila melanggar lagi maka akan dikenakan sanksi penutupan sementara," tegasnya. 

Pasalnya sesuai aturan, perkantoran wajib untuk menerapkan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi 75% pegawai dan hanya 25% pegawai yang bisa bekerja di tempat. 

Roslely menambahkan aturan tersebut berlaku untuk perkantoran atau tempat kerja milik swasta, BUMN/BUMD dan instansi pemerintah. 

"Jika ditemukan pelanggaran maka kami akan menindak tegas sesuai aturan yang berlaku karena dikhawatirkan di tempat itu akan menjadi klaster baru penularan Covid-19," ujarnya.

Adapun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Ketat telah diberlakukan di wilayah DKI Jakarta pada 11-25 Januari 2021 mendatang. (jhs)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved