Breaking News:

Pilkada Serentak

Bawaslu Diminta Tak Ragu Diskualifikasi Jika Dugaan Pelanggaran TSM Pilkada Sumbawa Terbukti

"Partai Demokrat sangat mendukung Bawaslu untuk menetapkan pilkada terjadi pelanggaran TSM jika memang saksi dan faktanya jelas dan nyata,"

Editor: Ahmad Sabran
istimewa via Tribunnews
Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-  Bawaslu Nusa Tenggara Barat (NTB) diharap tidak ragu mendiskualifikasi jika pasangan calon kepala daerah terbukti melakukan kecurangan.

Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, seperti dikutip dari Antaranews.com, Jakarta, Kamis, mengatakan Bawaslu NTB saat ini sedang menyidangkan dugaan pelanggaran bersifat terstruktur sistematis dan masif (TSM) di Pilkada Sumbawa yang dilakukan pasangan calon (paslon) nomor 4.

Pengawas pemilu setempat didesak memberikan putusan diskualifikasi, seperti halnya putusan Bawaslu Lampung di Pilkada Bandar Lampung. Bawaslu RI, kata dia, juga sudah menekankan tidak perlu ada keraguan jika objektif memang ditemukan kecurangan TSM.

"Partai Demokrat sangat mendukung Bawaslu untuk menetapkan pilkada terjadi pelanggaran TSM jika memang saksi dan faktanya jelas dan nyata," kata Kamhar Lakumani.

Baca juga: Menakar Kapolri Baru Pilihan Presiden Jokowi Dari Usia Dan Angkatan Lulus Akpol Para Calon

Dia menentang keras adanya pelanggaran pilkada dan memastikan Partai Demokrat akan "mem-back up" perjuangan melawan praktik kecurangan TSM. Terlebih, lanjut dia, pihak yang dirugikan adalah figur yang diusung partainya di Pilkada Sumbawa.

"Standing position kami melawan kecurangan. Kami akan gunakan kekuatan kami untuk membongkar kecurangan tersebut, apalagi yang menjadi korban adalah kader kami atau figur yang diusung Partai Demokrat," kata Kamhar.

Baca juga: Jokowi Sebut Indonesia Bisa Terancam Lockdown Bila Pandemi Covid-19 Tidak Berkurang

Ketua Bawaslu Abhan telah menegaskan paslon pada Pilkada serentak 2020 bisa gugur jika terbukti melakukan pelanggaran politik uang. Hal ini tercantum dalam Pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Pasal tersebut menyatakan Bawaslu provinsi dapat mengenakan sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon apabila terbukti melakukan politik uang.

"Paslon yang terbukti melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) bisa terkena sanksi diskualifikasi," katanya.

Dia menjelaskan kata terstruktur adalah kecurangan yang tindakannya diatur sedemikian rupa baik yang dilakukan oleh sekelompok orang, aparat struktural, baik aparat pemerintah, penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Baca juga: Kesulitan Keuangan Benhur Tommy Mano Ketua Umum Persipura Jayapura Menyatakan Timnya Dibubarkan

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved