Breaking News:

Ibu Kota Pindah

Agar Punya Legal Standing, Pemerintah Diminta Segera Masukkan Draf RUU Ibu Kota Negara ke DPR

Irwan juga meminta pemerintah memulai pembangunan IKN pada awal 2021, agar penyelesaian megaproyek tersebut dapat selesai tepat waktu pada 2024.

WARTA KOTA/ALEX SUBAN
Presiden Joko Widodo dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengecek lokasi ibu kota baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). Anggota Komisi V DPR Irwan mendorong pemerintah segera memasukan draf rancangan undang-undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara (IKN) ke DPR, agar pembangunan IKN memiliki legal standing. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Irwan mendorong pemerintah segera memasukkan draf rancangan undang-undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara (IKN) ke DPR.

Hal itu disampaikan Irwan menanggapi pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, yang memproyeksi pembangunan IKN bisa dilakukan setelah vaksinasi Covid-19.

“Saya mendorong presiden segera masukkan draf RUU IKN ke DPR RI untuk dibahas, agar pembangunan IKN ada legal standing," kata Irwan di Jakarta, Jumat (1/1/2021).

Baca juga: Front Persatuan Islam Bakal Ajukan Surat Keterangan Terdaftar Atau Tidak? Ini Kata Aziz Yanuar

Irwan juga meminta pemerintah memulai pembangunan IKN pada awal 2021, agar penyelesaian megaproyek tersebut dapat selesai tepat waktu pada 2024.

"Pembangunan IKN dapat membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional, dengan menarik investasi dari luar untuk pembangunan IKN," ujar wakil sekertaris jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat itu.

Ia pun menyarankan pemerintah tidak lupa melibatkan pemerintah daerah Kalimantan Timur (Kaltim), maupun masyarakat lokal dalam pembangunan IKN.

Baca juga: Pandemi Covid-19 di Indonesia Masuki Tahap Kritis pada 6 Bulan Pertama 2021, Ini Alasannya

"Pembangunan IKN melibatkan pemerintah daerah Kaltim serta sumber daya manusia lokal."

"Baik tokoh akademis, tokoh agama, masyarakat adat, pengusaha lokal juga tenaga kerja lokal," paparnya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebelumnya memproyeksi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) bisa dilakukan setelah vaksinasi Covid-19.

Baca juga: UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia 2 Januari 2021: Pasien Positif Tambah 7.203 Jadi 758.473 Orang

Saat ini, masterplan dan detail pembangunan sudah rampung.

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved