Breaking News:

FPI Bubar

Pemerintah Larang Aktivitas FPI, Sekum PP Muhammadiyah: Bukan Tindakan Anti Islam

Abdul menerangkan alasan pemerintah melarang FPI karena tidak memiliki izin, atau surat keterangan terdaftar (SKT) sudah habis masa berlakunya.

KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (Sekum PP) Muhammadiyah Abdul Mu`ti menilai pemerintah hanya meneagakkan aturan dalam melarang aktivitas Front Pembela Islam (FPI).

Abdul menerangkan alasan pemerintah melarang FPI karena tidak memiliki izin, atau surat keterangan terdaftar (SKT) sudah habis masa berlakunya.

"Maka organisasi itu sudah dengan sendirinya dapat dinyatakan tidak ada atau ilegal," ujarnya kepada Tribunnews, Rabu (30/12/2020).

Baca juga: Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Komisi X DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Sekolah Tatap Muka

Abdul mengimbau kepada seluruh pihak agar tidak menyikapinya secara berlebihan, lalu langsung menganggap pemerintah anti-Islam.

"Masyarakat tidak perlu menyikapi dan bereaksi berlebihan."

"Yang dilakukan pemerintah bukanlah tindakan anti Islam, tapi menegakkan hukum dan peraturan," kata Abdul.

Baca juga: Said Didu Minta Maaf Soal Cuitan Gebuk Islam, Muannas Alaidid: Mesti Ada Efek Jera untuk Pelajaran

Namun, ia meminta kepada pemerintah untuk tetap berlaku adil dan tidak hanya tegas dan keras kepada satu ormas saja.

"Yang penting pemerintah berlaku adil. Jangan hanya tegas dan keras kepada FPI, tapi membiarkan ormas lain yang tidak memiliki SKT atau melakukan kegiatan yang meresahkan."

"Tegakkan hukum dan keadilan untuk semua," pinta Abdul.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Politikus PKB Kembali Usulkan Gedung DPR Dijadikan RS Darurat

Berikut ini isi lengkap SKB enam Kementerian dan Lembaga terkait FPI:

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved