MUI Ingatkan Menag Gus Yaqut soal Rencana Afirmasi Syiah dan Ahmadiyah, Bisa Picu Ketegangan Sosial

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang ingin melakukan afirmasi terhadap kelompok Syiah dan Ahmadiyah menuai pro dan kontra di masyarakat.

Salah satunya dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk berhati-hati dalam memberikan pernyataan soal rencana tersebut.

Anwar beralasan masalah ini sangat sensitif karena terkait dengan unsur teologis dalam agama Islam.

"Sehubungan dengan adanya rencana dari Menteri Agama yang baru untuk mengafirmasi Syiah dan Ahmadiyah ya. Saya mengimbau menteri agama untuk berhati-hati. Karena masalah ini adalah masalah yang sangat sensitif karena dia bersifat teologis," ucap Anwar kepada Tribunnews.com, Jumat (25/12/2020).

Baca juga: Kilas Balik Intimidasi terhadap Pengikut Ahmadiyah hingga Tudingan Moeldoko Terlibat Operasi Sajadah

Menurut Anwar, dalam ajaran Islam, masalah perbedaan teologis adalah persoalan yang fundamental, karena menyangkut keimanan dan keyakinan.

Anwar menyarankan sebelum ada dialog soal masalah ini, sebaiknya diupayakan persamaan pandangan umat Islam Indonesia terhadap Syiah dan Ahmadiyah.

Menurut Anwar, sejauh ini belum antara Sunni dan Syiah di Indonesia.

Baca juga: Penantian selama Tujuh Tahun Berbuah Manis, Asmirandah Melahirkan Bayi Cantik, Namanya Chloe

"Menurut saya harus diusahakan dan diupayakan tentang kesatuan sikap dan pandangan dari umat Islam terhadap Syiah.

Bagaimana Ahlussunnah Wal Jamaah atau kelompok sunni Indonesia memandang Syiah. Itulah nanti akan dibawa ke dalam dialog antara Syuni-Syi'i yang direncanakan oleh Menteri Agama," kata Anwar.

Dirinya mengatakan jika belum ada kesamaan kesepahaman, wacana membuka dialog soal Syiah dan Ahmadiyah justru akan menimbulkan ketegangan sosial.

Baca juga: Tak Pakai Masker, Bang Jago di Semarang Naik Pitam saat Ditegur, Ludahi Petugas SPBU

Menurut Anwar, Kementerian Agama perlu untuk berdialog terlebih dahulu dengan ormas Islam dan para ulama.

"Menurut saya sebaiknya Menteri Agama mengundang terlebih dahulu tokoh-tokoh ormas-ormas Islam, ulama-ulama kharismatik di negeri ini, untuk menyatukan sikap dan pandangan umat Islam Indonesia  terhadap Syiah dan Ahmadiyah," tutur Anwar.

Langkah-langkah ini, menurut Anwar, perlu dilakukan untuk menghindari benturan di masyarakat.

Sehingga dirinya meminta pemerintah untuk lebih bijak dalam mengeluarkan wacana ini.

"Saya menghimbau ya supaya pemerintah dalam menangani masalah ini berlaku arif, berlaku bijaksana.

Sehingga penanganan masalah perbedaan ini tidak akan menimbulkan bencana dan malapetaka bagi negeri kita sendiri," pungkas Anwar.

Baca juga: Begini Modus Guru Olahraga Sebuah SMP di Jakarta Barat Cabuli Muridnya selama Tiga Tahun

Kontroversi Ahmadiyah dan Syiah

Keberadaan Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia tidak lepas dari sejumlah kontroversinya.

Ahmadiyah, yang lahir seabad lalu, pernah dianggap bukan bagian dari Islam.

Bahkan, KH Ma'ruf Amin saat menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut bahwa Ahmadiyah berbeda dengan arus utama Islam pada umumnya.

Perbedaan terlatak pada kenabian.

Baca juga: Mahfud MD Klaim Tidak Ada Kriminalisasi Ulama, Mardani Ali Sera Singgung Keadilan Penegakan Hukum

''Karena Ahmadiyah menganggap ada nabi setelah Nabi Muhammad. Itu suatu pendapat yang tidak boleh dipersoalkan lagi," tegas Ma'ruf Amin dikutip Warta Kota dari BBC Indonesia.

Sosok yang diyakini Ahmadiyah sebagai nabi penerus setelah Nabi Muhammad SAW adalah Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah.

Ma'ruf Amin menyebut, bahwa perbedaan prinsip ini tidak lagi dalam wilayah yang dapat ditoleransi.

Baca juga: Olah TKP Polisi Tabrak Pemotor di Pasar Minggu, Belum Ada Penetapan Tersangka

"Dalam kesepakatan seluruh umat Islam di dunia, tajdid (pembaruan) itu boleh tapi gerakan sifatnya. Tapi kalau tajdid itu kemudian mengatakan ada nabi sesudah Nabi Muhammad, itu menyimpang.

"Itu melampaui batas pengertian tajdid. Ketika terjadi penyimpangan, harus diluruskan. Kecuali dia tidak membawa nama Islam."

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga pernah menyebut Ahmadiyah sebagai aliran sesat.

Diberitakan situs NU Online, Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Tolhah Hasan menegaskan, Ahmadiyah jelas merupakan aliran sesat. Dengan demikian, katanya, jika ada kiai atau ulama NU yang memiliki pendapat selain itu merupakan sikap pribadi.

Baca juga: Pilkada DKI Tak Lama Lagi, Tokoh Betawi Diminta Berani Calonkan Diri sebagai Pemimpin Daerah

“Pendapat kiai NU di luar itu (Ahmadiyah sesat) dianggap sebagai pendapat pribadi,” tegas Kiai Tolhah, begitu panggilan akrabnya.

Mantan Menteri Agama di era pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) iti menjelaskan, pada Agustus 1995, PBNU telah menetapkan Ahmadiyah sebagai aliran yang menyimpang dari Islam.

Kemudian, pada 9-11 September 2005, Rapat Pleno Syuriyah PBNU mengeluarkan pernyataan resmi, di antaranya:

Baca juga: Rais Syuriah PBNU Gus Ishom Sentil Aa Gym yang Minta Presiden Jokowi Lebih Dulu Disuntik Vaksin

1. Ahmadiyah adalah aliran sesat dan keluar dari Islam karena tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Al Quran, As-Sunnah dan ijma’ ulama. Sungguh pun demikian, masyarakat tidak boleh bertindak anarkis terhadap aktivitas yang dilakukan oleh kelompok Ahmadiyah. Pelarangan terhadap paham dan aktivitas Ahmadiyah sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah atau penegak hukum dan bukan wewenang seseorang atau kelompok.

2. Dalam menyampaikan keberatan keberadaan aktivitas jamaah Ahmadiyah di lingkungannya, masyarakat diminta hendaknya mengedepankan cara-cara damai dan santun. A

3. Kepada umat Islam, diharapkan dapat mempelajari Islam secara komprehensif agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam penafsiran-penafsiran keagamaan.

Baca juga: Batas Waktu Pengosongan Lahan di Megamendung Tinggal Hitungan Hari, Begini Sikap Pihak Habib Rizieq

4. Pemerintah diharapkan memiliki sikap yang tegas dan konsisten dalam menyikapi keberadaan aliran Ahmadiyah di Indonesia.

Sementara, Syiah di Indonesia memiliki penganut yang lebih besar dari Ahmadiyah.

Islam Syiah di Indonesia mewakili minoritas kecil di negara mayoritas Muslim Sunni. Sekitar satu juta orang Indonesia adalah Syiah, yang terkonsentrasi di sekitaran Jakarta. Syiah Indonesia paling banyak ditemukan di kawasan Jawa, Madura dan Sumatra

Sejumlah aktivitas pengikut Syiah di Indonesia selama ini kerap mendapatkan pertentangan dari warga Sunni.

Baca juga: Mahfud MD Klaim Tidak Ada Kriminalisasi Ulama, Mardani Ali Sera Singgung Keadilan Penegakan Hukum

Semisal perayaan Asyura. Di kalangan penganut Syiah, Asyura merupakan peringatan kematian cucu Nabi Muhammad, Hussein, yang tewas dalam pertempuran pada abad ke-7 di Karbala, Irak.

Majelis Ulama Indonesia sendiri pernah menyatakan tidak pernah melarang ajaran Syiah di Indonesia kecuali menghimbau umat Islam agar meningkatkan kewaspadaan tentang kemungkinan beredarnya kelompok Syiah Ghulat dan Rafidhah yang dianggap ekstrim.

Baca juga: Mengenal Sosok Chandrika Chika, Video Jogetnya di TikTok Viral hingga Jadi Idaman Para Pria

Afirmasi hak Amhadiyah dan Syiah

Sebelumnya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan pemerintah akan mengafirmasi hak beragama warga Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia.

Karena itu, pria yang akrab disapa Gus Yaqut itu menuturkan, tidak ingin ada kelopok bergama, termasuk minoritas Ahmadiyah dan Syiah terusir dari kampung mereka karena perbedaan keyakinan.

"Mereka warga negara yang harus dilindungi," kata Yaqut di Jakarta dikutip dari Kompas TV.

Gus Yaqut menambahkan bahwa Kementerian Agama akan memfasilitasi dialog yang lebih intensif untuk menjembatani perbedaan yang ada selama ini.

"Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. Kementerian Agama akan memfasilitasi," katanya,

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul MUI Minta Menteri Agama Yaqut Cholil Hati-hati soal Rencana Afirmasi Syiah dan Ahmadiyah