Tri Rismaharini Hari Ini Dilantik, Kaget Tak Menyangka Bakal Jadi Menteri Sosial

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Tri Rismaharini alias Risma menjadi Menteri Sosial (Mensos) RI.

Hal ini setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkannya Selasa (22/12/2020) sore.

Risma akan menjabat Mensos menggantikan Juliari Batubara yang saat ini menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya kira kita tahu semuanya, beliau adalah Wali Kota Surabaya, dan saat ini Bu Tri Rismaharini akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Sosial," saat mengumumkan resuffle kabinet, Selasa sore (22/12/2020).

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku terkejut ketika dipercaya menjadi Menteri Sosial.

Baca juga: Isu Wali Kota Surabaya Ditunjuk Jadi Menteri Sosial, Berikut Daftar Harta Kekayaan Tri Rismaharini

"Pertama terus terang saya cukup kaget meski pun sudah banyak membicarakan, tak pernah berpikir membayangkan jadi menteri,” ujar Risma, saat memberikan keterangan pers, ditulis Rabu (23/12/2020).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Risma sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang tersandung kasus dugaan korupsi bansos untuk wilayah Jabodetabek 2020.

"Yang pertama Ibu Tri Rismaharini. Beliau adalah Wali Kota Surabaya, dan saat ini bu Tri Rismaharini ini akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi menteri sosial,” ujar Jokowi, di halaman Istana Merdeka.

Baca juga: Bisa Dongkrak Ekonomi Nasional, Jokowi Dinilai Tepat Tunjuk Dua Mantan Ketum HIPMI Jadi Menteri

Baca juga: Reshuffle 6 Menterinya, Jokowi: Yang lalu Biarlah Berlalu, Menjadi Kenangan

Risma mengatakan, penunjukan dirinya sebagai Menteri Sosial adalah suatu kepercayaan yang diberikan kepadanya.

"Kepercayaan Bapak Presiden dan Wapres. Saya mengabdi untuk negara maka saya matur nuwun Bapak Presiden dan Wapres, seluruh Bangsa Indonesia,” kata dia.

Risma menuturkan, program-program yang akan dilakukan. Ia ingin memperbaiki data untuk penerima bantuan.

Oleh karena itu, pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri terutama dana kependudukan.

"Perguruan tinggi yang ada di wilayah masing-masing akan sangat lebih baik melibatkan perguruan tinggi juga. Di dalam implementasi kami di lapangan sehingga output dan goal dilihat dan bisa dilakukan evaluasi bersama perguruan tinggi,” kata dia.

Selain itu, Risma menyampaikan program-program pemberdayaan yang diamanatkan Undang-Undang (UU) untuk kemanusiaan, keadilan, fakir miskis yang menjadi tanggungan pemerintah.