Berita Jakarta

Kuasa Hukum Ferry Tanaya Pertanyakan Data Tak Valid dalam Audit Lahan PLTG Namlea

Kuasa Hukum Ferry Tanaya mempertanyakan data yang tidak valid dalam Audit lahan PLTG Namlea.

Penulis: Dodi Hasanuddin | Editor: Dodi Hasanuddin
Istimewa
Kuasa Hukum Ferry Tanaya mempertanyakan data yang tidak valid dalam Audit lahan PLTG Namlea 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kuasa Hukum Ferry Tanaya, Hendry Lusikooy, mempertanyakan data yang tak valid dalam audit pembelian lahan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan uap (PLTG), Namela, Maluku.

"Audit yang dilakukan auditor dari BPKP Perwakilan Maluku itu tak benar karena audit tak gunakan data atau dokumen yang valid. Dokumen yang digunakan BPKP bodong, hanya mengacu pada pendapat ahli yang belum diuji kebenarannya di pengadilan," kata Hendry Lusikooy di Jakarta, kemarin.

Menurut Lusikooy, audit yang dilakukan BPKP hanya mengacu pada pendapat ahli bahwa lahan PLTG Namlea merupakan tanah erfpacht. Itu salah.

Kebenaran materil dari status lahan itu sudah dibedah atau diperjelas saat sidang praperadilan antara Ferry Tanaya melawan Kejati Maluku dan disitu nampak alasan BPKP tidak punya dasar hukum.

"Karena itu saya tegaskan audit BPKP tidak valid karena dokumen bodong, tak lengkap. Hasil audit itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Orang punya lahan dijual untuk kepentingan umum ke PLN kok ditetapkan tersangka dengan alasan yang tidak masuk akal," tutur Lusikooy.

Disebutkan, alasan jaksa lahan milik Fery Tanaya itu tanah negara, tapi jaksa tidak mampu membuktikan apakah tanah itu milik instansi apa dan terfaftar dalam buku aset daerah atau tidak.

"Melakukan penegakan hukum harus yang benar. Jangan orang tidak salah dicari-cari kesalahannya, itu tidak boleh," pungkas Lusikooy.

Sebelumnya diberitakan, jaksa menetapkan Ferry Tanaya sebagai tersangka.  Jaksa mengklaim lahan seluas 48.645, 50 hektar di Kecamatan Namlea yang dijual Tanaya tahun 2016 kepada PT PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara adalah milik negara.

Selain Tanaya, eks Kepala Seksi Pengadaan Lahan Kabupaten Buru, Abdul Gafur Laitupa juga ditetapkan sebagai tersangka.

Hasil audit BPKP Maluku yang menemukan kerugian negara Rp 6 miliar lebih memperkuat bukti yang dikantongi jaksa.

Baca juga: Satgas Penanganan Covid-19 Terima Penghargaan Hassan Wirajuda Perlindungan Award (HWPA) 2020.

Namun Ferry Tanaya mengajukan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka.

Upayanya berhasil. Hakim Pengadilan Negeri Ambon Rahmat Selang mengabulkan permohonan praperadilan dan menggugurkan status tersangkanya.

Pasca Tanaya bebas, penyidik Kejati Maluku membebaskan Abdul Gafur Laitupa.

Tak mau menyerah, penyidik Kejati Maluku menerbitkan lagi surat perintah penyidikan (sprindik) baru.

Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) juga telah disampaikan kepada Tanaya pada  25 September 2020 lalu.

Kasi Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi Maluku Samy Sapulette mengatakan, penetapan tersangka akan ditetapkan setelah penyidik mengantongi hasil audit dari BPKP.

Sayangnya, BPKP masih menggunakan data tak valid alias bodong yang sudah dipatahkan di sidang praperadilan untuk mengaudit kasus ini dan memberikan masukan ke jaksa ada kerugian negara.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved