Pilkada Depok

Bawaslu Kota Depok Siap Putuskan Perkara Dugaan Politik Uang di Pilkada Depok, Ini Kronologisnya

Bawaslu Kota Depok Siap memutuskan perkara dugaan politik uang di Pilkada Depok, Ini Kronologisnya.

Penulis: Dodi Hasanuddin | Editor: Dodi Hasanuddin
Istimewa
Ketua Bidang Advokasi Hukum dan HAM DPC Partai Gerindra Kota Depok, Saharwan Perkasa, melaporkan dugaan politik uang di Pilkada Depok. 

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK - Bawaslu Kota Depok akan memutuskan perkara dugaan politik uang di Pilkada Depok 2020.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini.

Menurut Luli, laporan dugaan politik uang yang disampaikan Tim Pemenangan Pradi-Afifah sudah diproses beberapa hari yang lalu. 

Kemudian Sentra Gakkumdu telah memanggil saksi, tetapi tidak hadir.

Lalu, rumah saksi didatangi dan Ketua RW setempat juga dimintai keterangannya.

Pada Senin (14/12/2020) pemeriksaan akan dilanjutkan oleh Sentra Gakkumdu Dua.

Setelah hasilnya sudah lengkap, maka Bawaslu Kota Depok siap untuk memutuskan. Dugaan politik uang ini akan disidik pihak kepolisian Depok atau lainnya.

Ketua Divisi Advokasi Hukum dan HAM DPC Partai Gerindra Kota Depok, Saharwan Perkasa menyampaikan kronologis politik uang di Pilkada Depok.

Dari pengakuan penerima yang merupakan warga biasa kejadian dugaan politik uang berlangsung dua hari sebelum pencoblosan, Senin (7/12/2020).

Pelaku merupakan tetangga lingkungan dari penerima, dengan maksud memberikan amplop berisi sejumlah uang disertai arahan untuk mencoblos nomor urut dua.

Sejumlah bukti dan saksi telah diamankan dalam bentuk elektronik. Di antaranya dokumentasi rekaman video, serta pengakuan penerima terkait empat amplop yang diterimanya.

“Kejadiannya 7 Desember, Bu Irda didatangi ibu berinisial W sama suaminya D, bertamu jam 9 malam. Besok paginya Bu Irda punya kepentingan mengurus administrasi ke Ketua RT. Dia mengaku ke RT bahwa diberi amplop oleh W dan disuruh mencoblos pasangan nomor 2,” kata Saharwan.

“Satu rumah itu diberi empat amplop. Satu amplop sudah dibuka satu. Masing-masing amplop isinya 30 ribu rupiah. Itu juga akan berkembang,” tambahnya.

Saharwan mengatakan, laporan dilayangkan oleh tim advokasi kepada Bawaslu setelah dikumpulkannya sejumlah fakta dan bukti-bukti.

Baca juga: Pemkot Depok Berupaya Tak Ada Kasus Baru Maupun Kematian Akibat HIV/AIDS

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved