Breaking News:

Berkat Kerjasama Antar Dinas-Kecamatan Pemkab Tangerang Raih Penghargaan Badan Publik Informatif

Pemkab Tangerang raih penghargaan dalam upaya menjawab tantangan publik yang terus mendorong komunikasi dengan pemerintah daerah.

Penulis: Andika Panduwinata | Editor: Dedy
Wartakotalive.com
Pemerintah Kabupaten Tangerang meraih kategori Informatif pada penganugrahan Badan Publik yang diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten. 

WARTAKOTALIVE.COM, TANGERANG --- Pemerintah Kabupaten Tangerang meraih kategori Informatif pada Penganugerahan Badan Publik yang diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Moch. Maesyal Rasyied mengucapkan rasa syukurnya atas penghargaan ini.

Pemkab Tangerang raih penghargaan dalam upaya menjawab tantangan publik yang terus mendorong komunikasi dengan pemerintah daerah.

“Alhamdulillah pada tahun ini kami memperoleh peringkat ke-2 kategori badan publik pemerintah kabupaten/kota kualifikasi Informatif,” ucap Maesyal, Minggu (13/12/2020).

Ia melanjutkan pada tahun 2019 Pemkab Tangerang menerima penganugrahan Badan Publik urutan ke 7 dari 8 Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dengan kualifikasi Menuju Informatif.

Namun pada tahun 2020, Pemkab Tangerang naik 6 peringkat, artinya loncatan urutan peringkat Pemkab Tangerang sangat signifikan dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Banten dengan kualifikasi Informatif.

“Prestasi ini berkat kerja sama antar OPD baik Dinas dan Kecamatan yang telah menyediakan informasi publik di website Terpadu Pemkab Tangerang dan di bawah bimbingan langsung pak Bupati dan Wakil Bupati,” katanya.

Gubernur Banten Wahidin Halim hadir dalam penganugrahan mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan dari komisi informasi.

“Setelah Banten mendapatkan penghargaan ketegori informatif, saya mengapresiasi kerja keras PPID utama di Kabupaten/Kota yang terus memberikan keterbukaan informasi,” ujar pria yang akrab disapa WH pada akhir pekan ini.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Hilman menjelaskan Penganugrahan badan publik hasil monitoring dan evaluasi dalam inplementasi Undang-undang 14 tahun 2008 tetang keterbukaan informasi publik.

“Sebanyak 122 Badan Publik yang dipantau dan yang kita lakukan monitoring serta evaluasi sejauh mana pelaksanaan Informasi Publik berjalan,” ungkap Hilman.

Hilman menambahkan Kategori organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebanyak 41, Pemerintah Kabupaten/Kota 8, Lembaga Non Struktur/Vertikal 27, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 22, sedangkan badan publik yang hanya dipantau partai politik 12, pemerintah desa 12.

“Ada 4 pemenuhan indikator, mulai dari pengembangan Website, Pengumuman Informasi Publik, Pelayanan informasi publik dan penyediaan informasi publik,” paparnya.

Baca juga: Kesulitan Jual Produk Secara Online, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi Dampingi Pelaku UMKM

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved