Breaking News:

Buronan Kejaksaan Agung

Bacakan Pleidoi, Djoko Tjandra: Saya Harus Dibebaskan

Ia menegaskan dirinya bukan pelaku tindak pidana membuat dan atau menggunakan surat jalan palsu.

Editor: Yaspen Martinus
Tribunnews.com
Djoko Tjandra memberikan keterangan pada sidang lanjutan kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dengan terdakwa Jaksa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2020). Sidang tersebut beragendakan mendegar keterangan saksi yang salah satunya Djoko Tjandra. Tribunnews/Irwan Rismawan 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Djoko Tjandra, terdakwa kasus surat jalan palsu, membacakan sendiri nota pembelaan alias pleidoi atas tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat (11/12/2020).

Dalam perkara ini ia dituntut dua tahun penjara.

Dalam pleidoinya, Djoko Tjandra meyakini majelis hakim PN Jaktim yang menangani perkara ini mengetahui secara terang dan jelas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Baca juga: Staf Khusus Jokowi Ayu Kartika Dewi Positif Covid-19, Kemungkinan Tertular Saat Makan Bareng

Ia menegaskan dirinya bukan pelaku tindak pidana membuat dan atau menggunakan surat jalan palsu. Untuk itu ia semestinya diputus bebas.

"Saya percaya majelis hakim yang mulia melihat dengan terang dan jelas kebenaran-kebenaran dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini."

"Yakni saya bukanlah pelaku tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat sebagaimana surat tuntutan penuntut umum.

Baca juga: MAKI Duga Harga Sepaket Bansos yang Dikorupsi Juliari Batubara Rp 33 Ribu, Begini Hitungannya

"Dan atau saya bukanlah pelaku tindak pidana pemakai surat palsu atau surat yang dipalsu sebagaimana surat dakwaan penuntut umum."

"Sehingga harus dibebaskan," kata Djoko Tjandra membacakan pleidoinya.

Eks buronan kasus korupsi hak tagih (cassie) Bank Bali itu juga menyebut dirinya adalah korban ketidakadilan dan korban pelanggaran HAM.

Baca juga: Novel Baswedan Kembali Ungkap Niat Hengkang dari KPK, Nilai Negara Tak Ingin Lagi Berantas Korupsi

Miscarriage of justice dan korban ketidakadilan yang ia maksud, merujuk pada peninjauan kembali (PK) yang diajukan penuntut umum Kejari Jakarta Selatan.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved