Breaking News:

Berita nasional

Pemerintah dan Penegak Hukum Diharap Evaluasi Pendekatan Keamanan dan Ekonomi yang Kesampingkan HAM

pemerintah, parlemen, dan aparat penegak hukum diharapkan mengevaluasi pendekatan keamanan dan ekonomi yang mengesampingkan Hak Asasi Manusia (HAM)

Kompas.com/Nabilla Tashandra
USMAN Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia 

Wartakotalive.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid berharap pemerintah, parlemen, dan aparat penegak hukum mengevaluasi pendekatan keamanan dan ekonomi yang mengesampingkan Hak Asasi Manusia (HAM).

Usman Hamid mengatakan sepanjang tahun 2020, Amnesty International Indonesia melakukan pemantauan terhadap situasi hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan pemantauan tersebut, kata Usman, Amnesty menemukan pendekatan keamanan yang berlebihan dalam merespon pandemi Covid 19, pemaksaan agenda sektor ekonomi dan serangkaian kebijakan publik lainnya berdampak negatif pada hak-hak asasi manusia.

Jumlah orang yang dihukum karena dituduh melakukan pencemaran nama baik terhadap pemerintah atau menyebarkan berita bohong, kata Usman, meningkat.

Selain itu, Usman mengatakan terjadi banyak intimidasi kepada mahasiswa, akademisi, jurnalis dan aktivis yang mengkritik pemerintah atau mengangkat isu-isu politik yang sensitif seperti pelanggaran HAM di Papua.

Bentuk intimidasi tersebut, kata Usman, termasuk pencurian kredensial akun media sosial, intimidasi digital, kriminalisasi dan ancaman kekerasan fisik.

Usman menilai penerapan sewenang-wenang atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi salah satu ancaman terbesar kebebasan berekspresi.

Kata Usman, penegakan hukum atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak bergerak maju sama sekali, termasuk kasus Munir yang cenderung didiamkan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Usman merespon pernyataan Presiden Joko Widodo saat Peringatan Hari HAM Sedunia pada Kamis (10/12/2020) sekaligus untuk memperingati Hari HAM Sedunia.

"Tahun 2021 akan sangat berat. Kami berharap bahwa di tahun 2021, pemerintah, parlemen dan aparat penegak hukum membuka lembaran baru hak asasi manusia dengan mengevaluasi pendekatan-pendekatan keamanan dan ekonomi yang mengesampingkan hak asasi manusia," kata Usman ketika dikonfirmasi, Kamis (10/12/2020).

Halaman
12
Editor: Bambang Putranto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved