Breaking News:

Habib Rizieq Shihab

Hadiri Rilis Penembakan Laskar FPI Bersama Polisi, Pangdam Jaya Dinilai Puskappi Terlalu Centil

Hadiri Rilis Penembakan Laskar Khusus FPI Bersama Polisi, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman Dinilai Keluar Jalur, Puskappi: Terlalu centil

Editor: Dwi Rizki
Wartakotalive.com/Budi Sam Law Malau
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, didampingi Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudunf Abdurachman di Mapolda Metro Jaya, Senin (7/12/2020) siang menjelaskan tentang penembakan terhadap 6 orang anggota kelompok pengikut Habib Rizieq. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kehadiran Pangdam Jaya Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Dudung Abdurachman dalam konferensi pers terkait penembakan mati enam anggota Front Pembela Islam (FPI) oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya disoroti Pusat Kajian Kebijakan Publik Pemerintah Indonesia (Puskappi).

Terlebih, Mayjen TNI Dudung Abdurachman menyatakan dukungan kepada polisi yang telah mengambil tindakan tegas sekaligus memberikan ultimatum terhadap Habib Rizieq Shihab (HRS) untuk mengikuti seluruh prosedur pemeriksaan terkait kasus yang menjeratnya.

Divisi Hukum Puskappi, Dadan Ramlan sangat menyayangkan sikap Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman.

Dirinya menyebut kehadiran Mayjen TNI Dudung Abdurachman telah keluar jalur dari tugas dan fungsi TNI.

"Ini memperlihatkan TNI di teritorial Pangdam Jaya telah keluar dari peran, fungsi dan tugas yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004," kata Dadan dalam keterangan tertulis pada Rabu (9/12/2020).

Baca juga: Hasil Pilkada Karawang, Jimmy-Yusni Hanya Dapat 21 Suara di TPS 01 Desa Dawuan Timur

Apalagi lanjutnya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman unjuk gigi atau show of force dengan membersihkan baliho dan spanduk Habib Rizieq Shihab di Ibu KOta sebelumnya.

"Kami melihat Pangdam Jaya terlalu centil dan genit terkait isu berbau HRS yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian," kata Dadan.

Dari berbagai rangkaian peristiwa dan analisa yang telah terjadi, ungkap Dadan, Puskappi meminta Presiden Jokowi untuk turun tangan langsung menyelesaikan peristiwa tewasnya enam orang pengawal HRS dengan membentuk tim independen pencari fakta.

Kata Dadan, tim independen harus melibatkan Komnas HAM, Kontras dan YLBHI agar insiden tersebut bisa tepecahkan secara transparan dan profesional.

Bukan cuma itu, publik juga bisa mendapatkan seluruh informasi lebih jelas terhadap segala proses yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani perkara tewasnya enam pengawal HRS, serta bisa menegakan hukum secara adil tanpa mengorbankan jiwa manusia yang tidak bersalah.

Baca juga: Korban Mutilasi Kenal Pelaku Saat Ditolong Ketika Ban Motornya Bocor di Pinggir Jalan

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved