Breaking News:

Info Kemenkominfo

Darurat Bencana Covid-19, Pemprov DKI Beri Relaksasi Pajak dan Retribusi Daerah, Ini Penjelasannya

Keringanan retribusi daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif tersebut diberikan secara otomatis melalui sistem.

Istimewa
ILUSTRASI Relaksasi pajak. Selama masa darurat bencana Covid-19, Pemprov DKI mengeluarkan kebijakan relaksasi Pajak dan Retribusi Daerah guna meringankan beban masyarakat. 

"Kebijakan ini bertujuan mengurangi beban biaya tetap bagi masyarakat dan mengurangi beban pembayaran retribusi di masa pandemi COVID-19..."

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -  Perekonomian merupakan sektor yang paling banyak menerima dampak dengan munculnya pandemi Covid-19 yang secara global menyebar di dunia. 

Melihat dan mengalami hal ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah memberikan stimulus kebijakan fiskal sebagai upaya mitigasi dampak virus COVID-19 di sektor ekonomi.

Stimulus kebijakan fiskal itu salah satunya adalah memberikan relaksasi pajak penghasilan (PPh) pasal 21, 22, 25 dan restistusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipercepat.

Di Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta, sejak April 2020 juga telah menetapkan kebijakan relaksasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Hal ini dikarenakan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah, dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Baca juga: Dana Hibah Pariwisata Siap Bantu Pelaku Usaha Wisata dan Ekonomi Kreatif Bangkit di Tengah Pandemi

Baca juga: Hati-hati, Jangan Salah Mencerna tentang Vaksin Covid-19, Prof dr Cissy: Tak Masuk Akal, Tinggalkan

Ringankan beban masyarakat

Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta Mohammad Tsani Annafari menyampaikan, kebijakan tersebut dilakukan untuk meringankan beban masyarakat dalam membayar retribusi daerah.

"Kebijakan ini bertujuan mengurangi beban biaya tetap bagi masyarakat dan mengurangi beban pembayaran retribusi di masa pandemi COVID-19," terang Tsani.

Kebijakan tersebut berupa pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administrasi retribusi daerah, khususnya kepada wajib pajak yang terdampak atas pelaksanaan PSBB.

Kebijakan tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Nasional Corona Virus Disease (COVID-19).

Baca juga: Kolaborasi Sukseskan Proses Pemberian Vaksin Covid-19, Ini Penjelasan Ketua KPCPEN Erick Thohir

Baca juga: Demi Pemulihan UMKM Jakarta di Masa Pendemi, Jakpreneur Bantu Permodalan hingga Pemasaran

Retribusi Daerah

Halaman
1234
Editor: Fred Mahatma TIS
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved