Info Kemenkominfo

Hati-hati, Jangan Salah Mencerna tentang Vaksin Covid-19, Prof dr Cissy: Tak Masuk Akal, Tinggalkan

Jika ada yang sampai salah mencerna informasi dan menolak kehadiran vaksin, maka itu sama saja dengan membiarkan masalah tidak akan pernah selesai.

shutterstock
ILUSTRASI Virus corona atau Covid-19. Terkait vaksin Covid-19, masyarakat harus paham benar tentang hal ini, jangan sampai pemahamannya justru menyesatkan dan menghambat kebaikan. 

Dengan manfaat yang akan muncul tersebut, maka Cissy mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa menerima vaksin demi kebaikan bersama.

Tak hanya itu, kepada mereka yang terpilih untuk mendapatkan vaksin, berarti dia akan menjadi pahlawan bagi yang lain.

Dinyatakan aman

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pada kesempatan berbeda mengatakan bahwa masyarakat DKI Jakarta sebaiknya tidak perlu takut terhadap vaksin COVID-19 yang akan diberikan secara massal.

Pasalnya, vaksin yang akan diberikan sudah dinyatakan aman untuk diberikan.

“Mustahil Pemerintah memberikan vaksin yang membahayakan kesehatan warga. Apalagi menyangkut kesehatan dan nyawa dari warga,” jelas dia.

Ahmad Riza Patria mengungkapkan, kebijakan memberikan vaksin COVID-19 sudah melalui pertimbangan yang matang dan melalui proses penelitian dan uji sampel.

Vaksin yang akan diberikan, sudah lolos uji dan dinyatakan aman untuk dikonsumsi tubuh penerima.

“Tidak mungkin Pemerintah membuat vaksin, dan kemudian menyuntikkan ke warga, apabila di kemudian hari memberi dampak yang tidak baik," tegas dia.

Keamanan yang menjadi pertimbangan utama tersebut, seharusnya bisa dipahami oleh masyarakat saat vaksin mulai didistribusikan.

Warga DKI juga tidak perlu takut dengan sanksi penolakan yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19.

Menurut dia, semua kebijakan yang diambil oleh Pemerintah, termasuk dalam kaitan dengan penanganan COVID-19, sudah dilakukan melalui proses yang panjang.

Jadi, jika ada sanksi sebesar Rp5 juta bagi yang menolak vaksin, itu juga melalui pertimbangan yang matang.

“Terkait vaksin atau obat, tentu melalui prosedur mekanisme teliti, ketat, hati-hati dan prudent,” tandasnya. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved