Breaking News:

Berita Nasional

Tuai Perdebatan, Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme

Dalam penangkalan terorisme, TNI dapat melakukan kegiatan dan/atau operasi intelijen, teritorial, informasi, dan lainnya.

Penulis: Mochammad Dipa | Editor: Fred Mahatma TIS
Wartakotalive.com/Mochammad Dipa
Tangkapan Layar - Pengajar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPNVY) Saptopo B Ilkodar menjelaskan rancangan PerPres Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme saat webinar bertema “Raperpres Pelibatan TNI Dalam Kontra Terorisme” yang diselenggarakan UPNVY dan Marapi Consulting & Advisory, Senin (30/11/2020). 

Komnas HAM tidak menolak pelibatan TNI dalam penanganan terorisme, tetapi fungsinya hanya dalam penindakan saja.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam Mengatasi Aksi Terorisme, menuai perdebatan.

Pengajar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPNVY) Saptopo B Ilkodar menjelaskan, di dalam rancangan Perpres tersebut pelibatan TNI dalam penanganan terorisme terdapat dalam hal penangkalan, penindakan, maupun pemulihan tindak terorisme.

Dalam penangkalan, TNI dapat melakukan kegiatan dan/atau operasi intelijen, teritorial, informasi, dan lainnya.

Detil kegiatan lebih lanjut akan diatur oleh Panglima TNI.

“Isi ini kemudian mendapat sejumlah perdebatan dari banyak pihak,” ungkap Saptopo dalam webinar bertema 'Raperpres Pelibatan TNI Dalam Kontraterorisme' yang diselenggarakan UPNVY dan Marapi Consulting & Advisory, Senin (30/11/2020).

Baca juga: Ini Kendala Polisi Buru Teroris MIT yang Bunuh Satu Keluarga di Sigi, 100 Personel TNI Diterjunkan

Baca juga: 150 Anggota TNI Berpengalaman Perang Kini Tiba untuk Ikut Memburu 12 Orang Sisa Teroris MIT

Penindakan jika 8 hal ini terjadi

Kemudian dalam hal penindakan, TNI hanya bisa melakukan penindakan ketika terjadi teror kepada delapan hal, yaitu:

1. Presiden atau Wapres beserta keluarganya dan mantan Presiden dan Wapres beserta keluarganya, ataupun tamu negara setingkat Presiden.

2. WNI atau kantor perwakilan RI di luar negeri

3. Kantor perwakilan asing dan kantor organisasi internasonal di Indonesia

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved