Edhy Prabowo Ditangkap KPK

Diharapkan Menteri KKP RI Pegganti Edhy Prabowo Mencabut Regulasi Ekspor Benur, KIARA: Harus Berani

Keberanian mencabut regulasi ekspor benih bening lobster atau ekspor benur, diharapkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI yang baru.

Editor: Panji Baskhara
Dok. Kementerian Kelautan dan Perikanan
Polemik ekspor benih lobster Foto: Benih lobster senilai Rp 37 miliar yang berhasil digagalkan penyelundupannya oleh pemerintah di Jambi pada Kamis (18/4/2019). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Keberanian mencabut regulasi ekspor benih bening lobster atau ekspor benur, diharapkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI yang baru.

Kebijakan ekspor benur tersebut diterapkan Edhy Prabowo, Menteri KKP yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui, keinginan adanya keberanian Menteri KKP RI baru mencabut regulasi ekspor benur, diungkap Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati.

"Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru harus betul-betul berani mencabut sejumlah peraturan menteri yang bermasalah"

Baca juga: Luhut Minta Tak Berlebihan Periksa Edhy Prabowo, Firli Bahuri: Ibarat Minum Obat Pas Kok Takarannya

Baca juga: Sandiaga Uno Dipercaya Jadi Menteri KKP RI, Disebut Tak Mungkin Korupsi karena Sudah Terlanjur Kaya

Baca juga: Edhy Prabowo Dijebloskan ke Penjara,Susi Pudjiastuti Kenang Pernyataan Tegas Jokowi Soal Laut Natuna

"khususnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2020 yang memberikan izin ekspor benih lobster," kata Susan Herawati dilansir dari Antara, Minggu (29/11/2020).

Menurut Susan, mencabut regulasi bermasalah adalah syarat pertama dari kriteria Menteri Kelautan dan Perikanan baru, yang disodorkan oleh Kiara.

Ia mengemukakan syarat selanjutnya untuk Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru adalah bukan delegasi partai politik maupun aktif sebagai pengurus atau fungsionaris partai politik di Indonesia.

Tak hanya itu, ujar dia, Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru juga seharusnya tidak memiliki latar belakang sebagai pengusaha.

"Syarat ini mutlak supaya menteri baru tidak terjebak pada konflik kepentingan," kata Susan.

Susan juga menegaskan syarat menteri baru selanjutnya adalah orang yang tidak pernah terlibat dalam praktik perusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved