Breaking News:

Kasus Rizieq Shihab

Anies Copot Walkot Jakpus dan Kadis LH, Juga Evaluasi Lurah, Camat dan Sejumlah ASN di Acara FPI

Anies Baswedan copot Walkot Jakpus dan Kadis Lingkungan Hidup DKI, juga evaluasi Lurah, Camat dan sejumlah ASN di acara FPI.

Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
Anies Baswedan, Sabtu (28/11/2020), mencopot Walkot Jakpus dan Kadis Lingkungan Hidup DKI, juga evaluasi Lurah, Camat dan sejumlah ASN di acara FPI. Foto ilustrasi: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai meresmikan RS Brawijaya Hospital Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan pada Rabu (9/9/2020). 

Arahan gubernur berisi empt langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kegiatan yang berpotensi membuat kerumunan.

Arahan itu disampaikan secara tertulis kepada jajaran dalam Koordinasi Wilayah.

“Semua menyatakan memahami arahan Gubernur, namun ditemukan bahwa di lapangan arahan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Salah satu dari empat butir arahan itu di antaranya terkait larangan meminjamkan fasilitas pemprov atau memfasilitasi kegiatan warga yang sifatnya kerumunan/pengumpulan massa,” jelasnya.

Dalam kegiatan kerumunan di Petamburan pada 14 November lalu, jajaran kecamatan, kelurahan dan Suku Dinas Linkungan Hidup ditemukan justru meminjamkan fasilitas milik pemprov untuk kegiatan yang bersifat pengumpulan massa.

Baca juga: Kabar Gembira KJP Plus dan KJMU Tahap II Sudah Cair Segera Cek Rekening

Anies langsung meminta agar Inspektorat segera melakukan audit dan pemeriksaan.

Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa terjadi kelalaian dalam melaksanakan perintah.

“Permasalahannya bukan sekadar soal terjadinya peminjaman, tapi soal empat arahan tertulis yang jelas dan tegas dari atasan tidak dilaksanakan dengan baik. Mereka mengakui dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang ada,” ungkapnya.

Baca juga: Satu Keluarga di Sigi Dibunuh MIT Poso dan Rumah Dibakar, DPR Minta Polisi Segera Ciduk Pelakunya

Semua prosedur kepegawaian dan tata kelola pemerintahan dijalankan untuk melaksanakan pemeriksaan serta penindakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. (faf)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved