Breaking News:

Edhy Prabowo Ditangkap KPK

KPK Tangkap Edhy Prabowo Terkait Penetapan Calon Eksportir Benih Lobster

KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Rabu (25/11/2020) dini hari.

Editor: Valentino Verry
@edhy_prabowo
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meraih gelar doktor dari Universitas Padjadjaran (Unpad). Edhy berhasil mempertahankan disertasi berjudul “Komunikasi Persuasif Calon Legislatif dalam Kampanye Politik: Studi Kasus pada Pemilihan Caleg 2014-2019 Dapil I Sumatera Selatan”. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Rabu (25/11/2020) dini hari.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penangkapan Edhy terkait kasus dugaan korupsi mengenai proses penetapan calon eksportir benih lobster.

"Kasus ini diduga terkait dengan proses penetapan calon eksportir benih lobster," kata Ali, Rabu siang.

Ali mengatakan, total ada 17 orang yang ditangkap KPK dalam rangkaian operasi tangkap tangan di Depok, Jakarta, dan Bandara Soekarno-Hatta.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri
Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri (Tribunnews.com)

Sebanyak 17 orang itu terdiri dari Edhy, istri Edhy, pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta sejumlah pihak swasta.

"Saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap 17 orang tersebut selama 1x24 jam," ujar Ali.

Selain itu, KPK juga mengamankan sejumlah barang, termasuk kartu debit ATM yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, penunjukan perusahaan pengekspor benih lobster sempat menuai polemik.

Dalam beberapa pemberitaan, sejumlah politikus disebut-sebut menduduki jabatan tinggi di perusahaan yang jadi calon eksportir benih lobster.

Novel Baswedan ikut tangkap Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Rabu (25/11/2020).
Novel Baswedan ikut tangkap Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Rabu (25/11/2020). (Kompas.com/Garry Andrew Lotulung/Wartakotalive.com/Junianto Hamonangan)

Menanggapi itu, Edhy sempat mengatakan, surat perintah pemberian izin eksportir bukan ada di tangannya melainkan diterbitkan oleh tim yang terdiri dari Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Budidaya, dan BKIPM.

Tim juga melibatkan Inspektorat Jenderal dan diawasi oleh Sekretaris Jenderal. Selama tim tidak mengikuti kaidah, Edhy menegaskan tak segan-segan mencabut izinnya.

"Yang memutuskan juga bukan saya, (tapi) tim. Tapi ingat, tim juga saya kontrol agar mengikuti kaidah," papar Edhy dalam raker bersama Komisi IV DPR RI, Senin (6/7/2020).

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved