Breaking News:

Omnibus Law

Lebih Bersifat Ekonomis, MK Minta Serikat Buruh Jelaskan Kerugian Konstitusi dari UU Cipta Kerja

Tiga kelompok itu meliputi klaster unsur konfederasi serikat pekerja, klaster federasi serikat pekerja, dan klaster pekerja.

Editor: Yaspen Martinus
KOMPAS.COM/Sandro Gatra
Gedung Mahkamah Konstitusi 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua Panel Majelis Konstitusi Arief Hidayat mengatakan, permohonanan uji materi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh serikat buruh, memiliki tiga klaster pemohon berbeda.

Tiga kelompok itu meliputi klaster unsur konfederasi serikat pekerja, klaster federasi serikat pekerja, dan klaster pekerja.

Perkara nomor 101/PUU-XVIII/2020 tersebut diajukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Baca juga: UPDATE Kasus Covid-19 Indonesia 24 November 2020: Pasien Positif Melonjak 4.192 Jadi 506.302 Orang

Lalu, Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP. Faskes-R), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), hingga pekerja tetap, pekerja kontrak, dan pekerja alih daya.

"Jadi pemohon ini ada tiga klaster."

"Pada waktu menguraikan legal standing itu menyangkut berarti dalam permohonan disebutkan, terdiri dari pemohon konfederasi, federasi, dan pemohon pekerja," kata Arief dalam sidang daring Mahkamah Konstitusi, Selasa (24/11/2020).

Baca juga: Segera Perpanjang PSBB Pra AKB, Pemkab Bogor Bakal Perketat Izin Keramaian

Dalam sidang yang beragendakan pemeriksaan pendahuluan ini, Arief menyampaikan pemohon perlu lebih mengurai kerugian konstitusional terkait berlakunya UU Cipta Kerja.

Sebab dalam telaahnya, Arief menilai permohonan pemohon masih terkesan lebih banyak dirugikan dari sisi ekonomi ketimbang sisi konstitusional.

"Saya punya kesan lebih banyak kerugiannya bukan konstitusional, tapi lebih banyak menyangkut bersifat ekonomis," ucap dia.

Baca juga: Selain di Dunia Nyata, Konten Provokatif Seperti Baliho Rizieq Shihab di Media Sosial Bakal Dicopot

Tapi kata dia, bisa saja kerugian konstitusional yang dialami pemohon berawal dari kerugian pada sisi ekonomi.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved