Breaking News:

Pilkada Depok

Antisipasi Politik Uang, Bawaslu Depok Ajak Perempuan Depok Jadi Pengawas di Pilkada Depok

Antisipasi politik uang, Bawaslu Depok ajak perempuan Depok jadi pengawas di Pilkada Depok

Dok. Bawaslu Depok
Bawaslu Depok gelar sosialisasi tingkatkan kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang yang berlangsung di Rumah Kabeda, Kukusan, Beji, Depok, Selasa (24/11/2020) 

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK - Tingkatkan partisipasi pengawasan perempuan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Depok 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok gelar sosialisasi di Rumah Kabeda, Kukusan, Beji, Depok, Selasa (24/11/2020).

Kegiatan tersebut dihadiri 50 perwakilan perempuan se-Kota Depok yang juga menghadirkan pembicara yakni Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH, MH selaku Anggota Bawaslu RI dan Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA selaku peneliti di LIPI.

Kepada audiens, Ratna menyampaikan bahwa persoalan perwakilan perempuan menjadi penting manakala dalam kehidupan sehari-hari perempuan tampak terlihat tidak secara proporsional terlibat dalam pengambilan keputusan. 

Ratna meyakinkan, keterlibatan perempuan dalam mengawasi pilkada punya andil besar sehingga perlu diperbanyak. 

"Salah satunya, perempuan dapat berperan membangun kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang," papar Ratna dalam keterangan tertulis Bawaslu Kota Depok, Selasa (24/11/2020).

Menurut Ratna, perempuan dapat ikut mencegah terjadinya pelanggaran Pilkada sesuai dengan peran sosialnya masing-masing. 

Di mana dirinya mencontohkan, peran pengawasan perempuan yang dilakukan merupakan bentuk gerakan secara terstuktur, sistematis dan masif (TSM).

Gerakan tersebut dapat dilakukan melalui kelompok organisasi perempuan untuk memahami atau bahkan menangkap pelaku politik uang.

"Saatnya perempuan bergerak untuk masa depan demokrasi yang lebih baik, saya menchallenge Ibu-Ibu sekalian untuk membuat deklarasi yang berkaitan dengan money politics," kata Ratna.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini, S.Sos, M.Si, mengatakan, pelaksanaan pilkada ditengah pandemi Covid-19 ini melahirkan berbagai peraturan baru. 

Salah satunya imbauan untuk menggelar kampanye yang secara daring. Hal ini dirasa Luli perlu disosialisasikan agar pilkada tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

“Diharapkan angka partisipasi perempuan dalam pengawasan bisa naik, saya ingin perempuan berperan sebagai pemilih yang aktif tidak hanya pasif," papar Luli.

Luli mengatakan, peran dan partisipasi perempuan dalam pengawasan partisipatif secara aktif dan kritis dalam Pilkada sangat diperlukan.

"Sehingga diharapkan dapat mengurangi praktik penyimpangan seperti money politics, politisasi SARA dan lainnya,"

Sedangkan Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA. Zuhro berpendapat bahwa keterlibatan perempuan dalam pengawasan pemilu merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari pendidikan politik dan secara evolutif dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik.

Penulis: Vini Rizki Amelia
Editor: Dodi Hasanuddin
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved