Breaking News:

Wakil Ketua KPK Prihatin Kasus Korupsi Terjadi di 27 Provinsi

KPK menyatakan sudah 27 gubernur terjerat kasus korupsi antara 2004-2020.

Editor: Ign Prayoga
Dokumentasi/Biro Humas KPK
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat memaparkan Kinerja KPK Semester I 2020, Agustus lalu. Dalam Anti-Corruption Summit 4, Rabu (18/11/2020), Ghufron menyatakan sudah 27 gubernur terjerat kasus korupsi. 

WARTAKOTALIVE.COM, PALMERAH -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tindak pidana korupsi telah terjadi di 27 provinsi di Indonesia sepanjang 2004-2020.

“Saat ini sudah 27 gubernur yang kena korupsi. Itu baru gubernur,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam Anti-Corruption Summit 4 secara daring melalui kanal YouTube KPK, Rabu (18/11/2020).

Nurul Ghufron mengatakan, kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota juga ada yang terlibat korupsi.

Bahkan ada daerah yang menciptakan hattrick, tiga kali berturut-turut kepala daerahnya terjerat kasus korupsi. “Bukan hanya sepak bola yang hattrick, ada yang tertangkap KPK hattrick, artinya berturut-turut tiga kepala daerahnya tertangkap KPK,” kata Ghufron.

“Melihat hal ini berarti tujuan-tujuan yang diharapkan supaya jera, ternyata tidak menjerakan karena banyak kasus habis masuk KPK, kepala daerahnya turun ke anaknya, kemudian anaknya juga kena atau tiga kepala daerah secara berturut-turut kena,” katanya.

Baru-baru ini, KPK menahan Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah. Zulkifli sejak 3 Mei 2019 ditetapkan sebagai tersangka dalam dua perkara, yakni kasus dugaan suap terkait dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Dumai dalam APBN-P tahun 2017 dan APBN 2018 serta penerimaan gratifikasi.

"Untuk kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan tersangka ZAS selama 20 hari terhitung sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan 6 Desember 2020 di Rutan Polres Metro Jakarta Timur," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11/2020).

Alex menjelaskan konstruksi perkara yang menjerat Zulkifli Adnan Singkah.

Baca juga: Nyaris Jadi Korban Ketika Hendak Ambil Uang di ATM, Ujang Justru Ungkap Modus Pelaku Kejahatan

Pada Maret 2017, Zulkifli bertemu dengan Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo di sebuah
hotel di Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Zulkifli meminta bantuan untuk mengawal proses pengusulan DAK Pemerintah Kota Dumai. "Pada pertemuan lain, permintaan Zulkifli disanggupi oleh Yaya Purnomo dengan fee 2 persen," kata Alex.

Kemudian pada Mei 2017, Pemerintah Kota Dumai mengajukan pengurusan DAK kurang bayar Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 22 miliar. Masih pada bulan yang sama, Pemerintah Kota Dumai mengajukan usulan DAK untuk Tahun Anggaran 2018 ke Kementerian Keuangan.

Baca juga: Jawab Tudingan Pemeriksaan Anies Berlebihan, Polisi: Tidak Semua yang Dipanggil Jadi Tersangka

"Tersangka ZAS kembali bertemu dengan Yaya Purnomo membahas pengajuan DAK Kota Dumai tersebut yang kemudian disanggupi untuk mengurus pengajuan DAK tahun anggaran 2018 Kota Dumai, yaitu untuk pembangunan rumah sakit umum faerah dengan alokasi Rp 20 miliar dan pembangunan jalan sebesar Rp 19 miliar," beber Alex.

Untuk membayar fee kepada Yaya Purnomo, Zulkifli memerintahkan pengumpulan uang dari pihak swasta yang menjadi rekanan proyek Pemkot Dumai. "Penyerahan uang setara dengan Rp 550 juta dalam bentuk dolar Amerika, dolar Singapura, dan rupiah pada Yaya Purnomo dkk dilakukan pada bulan November 2017 dan Januari 2018," ungkap Alex.

Sedangkan untuk perkara kedua, Zulkifli diduga menerima gratifikasi berupa uang sebesar Rp 50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta dari pihak pengusaha yang mengerjakan proyek di Kota Dumai. Penerimaan gratifikasi diduga terjadi dalam rentang waktu November 2017 dan Januari 2018. (*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pimpinan KPK: Korupsi Terjadi di 27 Provinsi dari 34 Provinsi di Indonesia Sepanjang 2004-2020, https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/18/pimpinan-kpk-korupsi-terjadi-di-27-provinsi-dari-34-provinsi-di-indonesia-sepanjang-2004-2020.

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved