VIDEO Banjir Rob di Pelabuhan Muara Baru Timbulkan Kerugian Hingga Miliaran Rupiah

WARTAKOTALIVE.COM, PENJARINGAN - Banjir rob yang merendam Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman (PPSNZ) Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara beberapa hari terakhir menimbulkan kerugian miliar rupiah.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin bersama dengan jajaran meninjau lokasi dan bertemu perwakilan Perum Perikanan Indonesia (Perindo) terkait fenomena banjir rob yang terjadi setiap tahun.

Pada kesempatan itu fenomena banjir rob telah menimbulkan kerugian tidak sedikit hingga miliar rupiah bagi para pengusaha perikanan yang berada di dalam pelabuhan.

“Tiga hari (kerugian) Rp 10 miliar, nanti kalau seminggu ya, kita hitung saja berapa,” ungkap Sudin, di lokasi, Rabu (18/11/2020).

Menyikapi hal tersebut seharusnya Perindo bisa melakukan upaya pencegahan fenomena banjir rob seperti peninggian jalan dan tidak hanya sekadar menyiapkan pompa untuk menyedot air.

“Kita sebagai manusia punya akal, bisa memperbaiki. Kalau hanya pompa, buang, pompa, buang, itu bukan solusi. Cuman jangka pendek saja,” keluh Sudin.

Menurut Sudin, kerusakan infrastruktur yang ada di dalam kawasan pelabuhan seharusnya menjadi tanggung jawab Perindo untuk diperbaiki. Begitu pun penanganan banjir rob belakangan ini.

Terkait Perindo yang tidak bisa melakukan upaya perbaikan karena terkendala biaya, Sudin melihat hal tersebut bukan lah sebuah alasan. Pasalnya hal itu bisa disiasati oleh Perindo.

“Seharusnya Perindo sebagai badan, harusnya kan ngomong. Pengusaha, gua nggak cukup nih. Kalian bantu deh,” katanya.

Sudin meminta Perindo berupaya melakukan perbaikan menyeluruh agar fenomena banjir rob tidak lagi menimbulkan kerugian bagi pengusaha perikana yang ada di dalam pelabuhan.

“Kalau Perindo tidak bisa, karena (Perindo) BUMN, BUMN ini bisanya pakai dana PMN (Penyertaan Modal Negara),” katanya.

Sementara itu perwakilan Perindo enggan untuk dimintai keterangan perihal fenomena banjir rob dan kerugian miliar rupiah yang ditimbulkan usai bertemu dengan anggota DPR RI. (jhs)