Berita Jakarta

Bela Anies, Fraksi NasDem Nilai Gubernur Ikuti Aturan karena Imbau dan Kenakan Sanksi kepada FPI

Imbauan tak berkerumun yang disampaikan Anies melalui Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Bayu Meghantara merupakan bagian dari pencegahan.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Feryanto Hadi
Istimewa
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil polisi untuk dimintai keterangan terkait kerumunan massa di acara Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta tidak akan mengikuti langkah Fraksi PSI yang ingin memakai hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Fraksi NasDem berpandangan, Anies telah menjalankan peraturan yang ada, sampai menindak pelanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi jilid II dengan sanksi administratif.

“Kami memandang bahwa pak Gubernur sudah menjalankan apa yang dia tulis dalam Pergub. Sudah mengimbau dan sudah melakukan denda, jadi mau apa lagi,” kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino pada Selasa (17/11/2020).

Wibi juga mempertanyakan, kenapa berbagai pihak justru mempersoalkan Anies. Kata dia, Anies sudah menginstruksikan kepada aparatur di wilayah dari Wali Kota, Camat, Lurah serta Satpol PP untuk memastikan agar acara tersebut tidak melanggar protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan memakai sabun.

Baca juga: Setelah Anies Baswedan, Polisi Bakal Periksa Saksi Pernikahan Putri Rizieq Shihab

“Lalu mau jelasin apa lagi kepada Pak Gubernur? Saya rasa sudah clear di sini kita objektif saja,” ujar Wibi.

Menurutnya, imbauan tak berkerumun yang disampaikan Anies melalui Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Bayu Meghantara merupakan bagian dari pencegahan.

Namun faktanya kerumunan masih terjadi, sehingga Satpol PP DKI Jakarta menindak panitia karena mengabaikan jaga jarak, dan masyarakat yang tidak memakai masker.

“Iya dong (dikenakan sanksi), mau bubarin secara paksa? Itu massa loh, berbeda (perlakuannya). Dan kita semua sama-sama tahu kalau terjadi pemaksaan pembubaran itu justru bisa terjadi bentrok, dan kalau chaos (ricuh) siapa yang dirugikan?,” imbuh Wibi.

Baca juga: Usai Cabuli Anak di RPTRA Meruya Utara, Pegawai Honor Kelurahan Sodori Uang Jajan

Atas dasar itulah, kata dia, Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI Jakarta saat itu memahami dinamika yang terjadi di lapangan. Persoalan itu, harus diselesaikan dengan ‘kepala dingin’.

“Saya juga minta pihak-pihak jangan main lempar kesalahan, tapi kita ambil langkah yang lebih solutif. Kita ingin semua berjalan sesuai dengan kesepakatan, hari ini adalah masih PSBB transisi, semua orang patuh hukum, tidak ada yang kebal hukum,” katanya.

“Kalau ada pihak yang masih juga bandel, merasa mau menangnya sendiri, dengan itu kita sanksi. Ke depan kami akan lebih optimal lagi dalam hal pencegahan-pencegahan yang lebih masif,” tambah Wibi.

Seperti diketahui, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berencana menggulirkan hak interpelasi untuk meminta keterangan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga: Rencana Jahatnya terhadap Habib Rizieq Terbongkar, Aoki Vera Ternyata Pernah Tolak Ustaz Abdul Somad

Pemanggilan Anies buntut dari acara yang digelar pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang menimbulkan kerumunan orang, dan mengabaikan jaga jarak di tengah pandemi Covid-19 pada Sabtu (14/11/2020) lalu.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo menekankan, pemanggilan Anies bukan bernuansa politis, namun ini berkaitan dengan penegakkan protokol kesehatan yang menyangkut nyawa ribuan warga Jakarta.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved