Anies Dipanggil Terkait Habib Rizieq Shihab, Polisi Tebang Pilih?

KEtua Nasional Rekan Indonesia, Agung Nugroho mengatakan ada kesan tebang pilih terkait rencana pemanggilan orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut. 

Penulis: Junianto Hamonangan | Editor: Mohamad Yusuf
Instagram/@tengkuzulkarnain.id
Dari kiri: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Pimpinan FPI Muhammad Rizieq Shihab, Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain dalam pertemuan di kediaman Rizieq di Petamburan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2020) malam. 

WARTAKOTALIVE.COM, PADEMANGAN - Pemanggilan Mabes Polri terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pelanggaran protokol kesehatan dinilai salah sasaran dan terkesan hukum yang tebang pilih.

Ketua Nasional Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, Agung Nugroho mengatakan ada kesan tebang pilih terkait rencana pemanggilan orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut. 

Agung mempertanyakan langkah antara kaitan pemanggilan Anies oleh Mabes Polri dengan dasar pelanggaran Pasal 93 UU Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Baca juga: Status Kasus Video Syur Mirip Naik ke Penyidikan, Akankah Polisi Periksa Gisel dan Jedar?

Baca juga: Jika RUU Larangan Minuman Beralkohol Disahkan, Peminum akan Didenda Rp 50 Juta atau 2 Tahun Penjara

Baca juga: Hendak Menyeberang Jalan, Pejalan Kaki Wanita Tertabrak Mobil Boks Terpental hingga 3 Meter

"Sepengetahuan saya penanggulangan Covid-19 di Indonesia melalui PSBB yang dasar aturannya bukan UU Kekarantinaan tapi Peraturan Pemerintah," ujar Agung, Senin (16/11/2020). 

Agung juga mempertanyakan konsistensi Polri dalam penegakan hukum karena menurutnya banyak kasus yang menyebabkan terjadinya kerumunan tidak dilakukan penegakan hukum. 

"Pada saat unjuk rasa menolak omnibus law, yang diikuti ratusan ribu massa kenapa Polisi tidak melakukan pencegahan dan tetap membiarkan unjuk rasa tersebut berlangsung?" tanya Agung. 

Ketika itu tidak ada satu pun panggilan atau teguran diberikan kepada pimpinan kepolisian yang bertugas mencegah terjadinya kumpulan massa pada saat aksi omnibus law. 

Agung menambahkan pihak kepolisian juga tidak bisa tebang pilih dengan hanya memanggil 1 atau 2 pimpinan daerah yang diduga telah melakukan pelanggaran protokol kesehatan

"Saat penjemputan Habib Rizieq, Bandara Soetta dipenuhi ribuan massa, apa Gubernur Banten diminta klarifikasi? Begitu juga dengan ribuan orang yang berkumpul saat kampanye di Solo, apakah Wali Kota Solo dipanggil untuk klarifikasi. Ini ada apa?" Agung kembali bertanya. 

Agung menduga langkah pemanggilan Mabes Polri terhadap Anies Baswedan salah sasaran dalam kasus akad nikah Najwa Shihab dan Maulid Nabi Muhammad yang diadakan Rizieq Shihab. 

Baca juga: ILC Bahas Kepulangan Habib Rizieq Mendadak Dibatalkan, Fadli Zon: Ada Telepon Gaib ya Bang Karni?

Baca juga: Rela Turun ke Jalan Jajakan Produknya, Ternyata Satu Toko Pizza Hut bisa Raup Rp 200 Juta Per Bulan

Baca juga: Anies Resmikan Rusun DP Nol Rupiah di Kemayoran dan Cengkareng, ini Harga Cicilan dan Cara Daftarnya

"Pertama Anies tidak hadir dalam acara tersebut. Kedua, Pemprov DKI sudah pro aktif menjalankan protokol kesehatan dengan memberikan surat teguran dan menerapkan denda sebesar Rp 50 juta," tegas Agung.

Sebelumnya diketahui, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan dipanggil dan diminta keterangan. 

Pemanggilan tersebut sebagai klarifikasi terkait dugaan tindak pidana Pasal 93 UU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Diperiksa di Polda Metro Jaya

Buntut dari berkerumunnya massa pada acara pernikahan putri Habib Rizieq Shihab di Kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kapolda Metro Jaya Irjan Nana Sudjana dicopot.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved