Breaking News:

2 Hari Ini Terjadi Lonjakan Covid-19 Sampai 5.000 Kasus per Hari, Pemerintah Jangan Diskriminatif

Dalam dua hari terakhir terjadi lonjakan penularan Covid-19 sampai 5.000 kasus per hari sehingga epidemiologi memperingatkan pemerintah.

Editor: Max Agung Pribadi
Warta Kota/Junianto Hamonangan
Masyarakat padati kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan akad nikah putri keempat Rizieq Shibab, Najwa Shibab yang digelar di Jalan KS Tubun, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2020). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Dalam dua hari terakhir terjadi lonjakan penularan Covid-19 sampai 5.000 kasus per hari di Indonesia sehingga epidemiologi memperingatkan pemerintah.

Pemerintah diminta tetap serius menetapkan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan tidak bersikap diskriminatif dalam melarang kerumuman di tengah masyarakat. 

Dalam beberapa hari terakhir sejumlah keramaian di Jakarta menjadi sorotan termasuk perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus pernikahan anak Rizieq Shihab yang mengumpulkan sekitar 10.000 orang.

Baca juga: Pesan Presiden Jokowi dalam KTT East Asia Summit, Vaksin Covid-19 Disebut Suatu Keharusan

Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, meminta pemerintah tidak tebang pilih atau diskriminatif dalam menangani Covid-19 di Indonesia.

Dicky Budiman mengemukakan hal itu untuk menanggapi penambahan kasus Covid-19 sebanyak lebih dari 5.000 per hari dalam dua hari terakhir, yaitu Jumat (13/11/2020) dan Sabtu kemarin.

Menurut dia, penambahan kasus yang mencapai rekor baru di Indonesia itu disebabkan antara lain karena masih banyaknya keramaian atau kerumunan orang di tengah pandemi.

Baca juga: VIDEO Kasatpol PP DKI Datangi Kediaman Rizieq Shihab, Berikan Sanksi Karena Melanggar PSBB Transisi

Dia mengatakan, siapa saja, utamanya pemerintah, atau tokoh publik bertugas untuk mencegah keramaian massa.

Dia berharap agar pemerintah benar-benar menyikapi secara serius kasus Covid-19 di Indonesia.

"Pengendalian terhadap atau pembatasan terhadap keramaian massa itu juga tidak boleh tebang pilih. Harus tegas, jelas, harus siap. Tidak hanya melarang demo saja, dan lainnya, termasuk juga pilkada (pemilihan kepala daerah) itu dalam kategori keramaian ini," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Minggu (15/11/2020).

Ia menyebutkan bahwa pilkada pun rawan menyebabkan terjadinya lonjakan kasus baru. Dicky berpendapat, apabila pilkada tetap dilakukan pada Desember mendatang, bisa menjadi bom bunuh diri lonjakan kasus.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved