Omnibus Law
BEM Nusantara Ingin Bertemu Presiden Jokowi Beri Pandangan Mahasiswa Soal Omnibus Law
BEM Nusantara menyatakan sengaja berkumpul untuk membahas terkait Omnibus Law. Pembahasan ini diikuti oleh perwakilan koordinator daerah.
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara telah membentuk tim advokasi untuk pengajuan judicial review atau uji materi UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.
BEM Nusantara menyatakan sengaja berkumpul untuk membahas terkait Omnibus Law. Pembahasan ini diikuti oleh perwakilan koordinator daerah.
"Hari ini tidak mengajak seluruh kampus yang hadir, karena kita tahu ada COVID-19 yang menghalangi kita," kata Koordinator Pusat BEM Nusantara, Hengky Primana kepada wartawan di Universitas Wijaya Kusuma, Rabu (11/11/2020).
Terkait dengan tanggal judicial review, pihaknya menunggu kesiapan tim yang sudah dibentuk.
"Kapan sekiranya sanggup? Kami langsung berangkat menuju judicial review," kata Hengky seperti dikutip dari antaranews.com.
Permasalahan UU Cipta Kerja, kata dia, tidak berhenti meskipun sudah ditandatangani Presiden Jokowi karena masyarakat dari berbagai elemen terus memperjuangkan hak rakyat, salah satunya BEM Nusantara.
Selain itu, BEM Nusantara juga berencana untuk menyurati dan bertemu Presiden Jokowi.
Baca juga: VIDEO: Begini Suasana di Kampung Sehat Utan Kayu Jakarta Timur yang Dulunya Kumuh Kini Hijau
Baca juga: Sesalkan Klaster Ulang Tahun, Sekda Ingatkan Satgas Jangan Gampang Kasih Izin Acara Kumpul-kumpul
Baca juga: Berantas Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Gelar Rapat Koordinasi Penanganan Sengketa Tanah Cakung
Ia pun berharap Presiden mendengar suara rakyat yang diwakili BEM Nusantara.
"Mudah-mudahan Presiden bisa ketemu dengan kami. Bagaimana nanti mahasiswa memberikan solusi, bukan hanya mengkritisi, memberikan pandangan solusi dari segi kemahasiswaan kepada Presiden RI Joko Widodo," katanya menjelaskan.
Baca juga: BEM Nusantara pilih "Judicial Review" UU Cipta Kerja ke MK
Namun, kata dia, solusi yang akan disampaikan itu masih didiskusikan sehingga sementara ini belum dapat dijelaskan secara gamblang sebelum solusi yang dibawa itu benar-benar matang.
"Kami coba dahulu menunggu waktu Presiden dan kami sampaikan solusi-solusi terkait dengan bangsa dan negara," pungkasnya.
| Minta DPR Setop Bahas UU Cipta Kerja, Ketua Mahkamah Partai Buruh: Sebagai Anak Bangsa Saya Malu |
|
|---|
| Permintaan Pelapor Dikabulkan, MKD Bakal Panggil Fadli Zon Soal Cuitan Invisible Hand UU Cipta Kerja |
|
|---|
| MKD Diminta Panggil Fadli Zon untuk Jelaskan Siapa Invisible Hand di Balik UU Cipta Kerja |
|
|---|
| Gara-gara Cuitan UU Cipta Kerja Terlau Banyak Invisible Hand, Fadli Zon Dilaporkan ke MKD |
|
|---|
| Baleg DPR: Jangan Salah Persepsi, MK Nyatakan UU Cipta Kerja Tetap Berlaku |
|
|---|
