Breaking News:

Berita Daerah

Undang-undang Cipta Kerja Diteken Jokowi, Ridwan Kamil : Itulah Demokrasi Kita

Undang-undang Cipta Kerja Diteken Jokowi, Ridwan Kamil : Itulah Demokrasi Kita. Ditegaskannya Semua Pihak Harus Taat Aturan Konstitusi

ISTIMEWA
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai rapat internal bersama Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7/2020). 

WARTAKOTALIVE.COM, KARAWANG - Penandatanganan Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pengesahan UU Omnibus Law.

Terkait hal tersebut, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan UU Cipta Kerja telah berlaku baik, bagi pihak yang setuju maupun sebaliknya.

"Ya kalo sudah disahkan maka semua pihak yang setuju dan tidak setuju yang punya pendapat berbeda intinya harus taat pada aturan konstitusi," kata Ridwan Kamil di Cikampek, Karawang pada Rabu (4/11/2020).

Menurut Ridwan Kamil, pihak yang tidak setuju mengenai UU Omnibus Law maka ia meminta agar dapat melanjutkan ke Mahkamah Konstitusi.

Namun, UU itu telah ditanda-tangani maka UU tersebut dinyatakan sah.

Baca juga: Viral di Media Sosial 43 Buaya Berkeliaran, BPBD Kota dan Kabupaten Tangerang Sisir Sungai Cisadane

"Masih ada ruang ruang terutama berbeda pendapat. Mahkamah konstitusi dan mengawal undang undangan turunannya," ungkap Ridwan Kamil.

"Tapi secara administrasi kalo sudah ditanda tangani oleh presiden maka UU itu berlaku, itulah demokrasi kita," tambahnya.

Baca juga: Antisipasi Kecelakaan, Jasa Marga Bangun Empat Parkir Darurat di Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek

Diberitakan sebelumnya, Ridwan Kamil mengirimkan surat Kepada Presiden RI Joko Widodo atas adanya rekomendasi dari perwakilan serikat buruh. 

Dalam suratnya Emil, sapaan Ridwan Kamil, menyampaikan aspirasi serikat buruh yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyampaikan Aspirasi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan dengan tegas Menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang serta meminta diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)," demikian bunyi paragraf kedua surat RK. (jos)

Penulis: Joko Supriyanto
Editor: Dwi Rizki
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved