Komisi I DPR Bantah Isu Indonesia Sepakat Bangun Pangkalan Militer AS di Natuna
Dengan politik luar negeri bebas aktif ini, kata Hasanuddin, tidak mungkin ada pangkalan militer negara manapun di Indonesia.
lihat foto
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, membantah Menlu Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, sepakat membangun pangkalan militer AS di Kepulauan Natuna.
"Tidak ada itu kesepakatan bersama antara Indonesia dan AS soal Kepulauan Natuna."
"Indonesia tetap memegang teguh politik luar negeri bebas aktif," kata Hasanuddin kepada wartawan, Sabtu (31/10/2020).
Baca juga: KRONOLOGI KPK Bekuk Hiendra Soenjoto di BSD, Dua Mobil yang Dipakai Saat Buron Ikut Disita
Dengan politik luar negeri bebas aktif ini, kata Hasanuddin, tidak mungkin ada pangkalan militer negara manapun di Indonesia.
Menurutnya, Indonesia siap bekerja sama dengan negara di manapun di wilayah NKRI, termasuk di Kepulauan Natuna.
"Seluruh wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan untuk bekerja sama dengan negara lain."
Baca juga: 54 Daerah Ini Tak Beranjak dari Zona Oranye Selama 10 Minggu, Satgas Covid-19 Minta Segera Berbenah
"Asal dapat memberikan manfaat bagi negara dan bangsa, dan bukan membangun pangkalan militer asing," tuturnya.
Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia (RI) secara tegas menolak wilayah NKRI dijadikan pangkalan militer negara manapun, termasuk Cina.
Hal tersebut ditekankan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, sesuai prinsip politik luar negeri Indonesia.
“Wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun,” tegas Menlu dalam konferensi pers, Jumat (4/9/2020).
• REKOR Baru Tambahan 3.622 Pasien Covid-19 di 3 September 2020, DKI Penyumbang Terbanyak 1.359 Orang
Jubir Kemlu Teuku Faizasyah menambahkan, menanggapi isu Laut Cina Selatan, Indonesia mengingatkan negara lain menahan diri.
Dan. menghindari timbulnya ketegangan yang mengakibatkan instabilitas di kawasan.
“Indonesia menggarisbawahi Laut Cina Selatan harus menjadi laut perdamaian."
• Perantara Suap Jaksa Pinangki dan Djoko Tjandra Dikabarkan Meninggal, Kejaksaan Agung Selidiki
"Dan juga menggarisbawahi pemanfaat Laut Cina Selatan harus senantiasa berpedoman pada Unclos,” ujarnya.
Laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) menyebut Cina berupaya mengembangkan jaringan logistik militer di kawasan Samudra Hindia.
