Kabar Bekasi

Bapenda Kabupaten Bekasi Bentuk Tim Gabungan Atasi Kebocoran Pajak Reklame

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi membentuk tim gabungan dalam rangka mengatasi kebocoran pajak reklame.

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Valentino Verry
Wartakotalive.com/Muhammad Azzam
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, Herman Hanapi. 

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi membentuk tim gabungan dalam rangka mengatasi kebocoran pajak reklame.

Pasalnya, selama ini kebocoran reklame terjadi karena tidak segera dibongkarnya reklame yang sudah habis masa berlaku maupun keberadaan reklame ilegal atau tanpa izin.

"Reklame sering bangat kebocoran sudah habis masa berlakunya tapi masih terpasang juga, ya itulah yang harus diperbaiki," kata Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Herman Hanapi, Jumat (30/10/2020).

Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Tanjung Priok meenyegel  reklame SPBU  di Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (20/2/2020).
Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Tanjung Priok meenyegel reklame SPBU di Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (20/2/2020). (WartaKota/Junianto Hamonangan)

Herman menerangkan, tim gabungan itu nanti meliputi unsur Bapenda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Satpol PP, maupun Dinas PUPR.

"Jadi semua bisa bekerja, mana sekiranya yang habis masa berlaku. Mana yang tidak ada izinnya, semua harus dilakukan pembongkaran," tuturnya.

Herman juga sudah meminta agar DPMPTS agar membuat tulisan masa berlaku reklame tersebut.

Sehingga tim Bapenda bersama Satpol PP dan Dinas PUPR ini bisa melakukan pembongkaran.

Sejumlah peugas gabungan melakukan pemasangan stiker penunggak pajak reklame di SPBU di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Rabu (24/10).
Sejumlah peugas gabungan melakukan pemasangan stiker penunggak pajak reklame di SPBU di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Rabu (24/10). (Warta Kota/Junianto Hamonangan)

"Sekarang ini kan rekan Satpol PP kesulitan ya, jadi hanya nunggu saja kalau ada perintah pembongkaran," ujarnya.

"Kalau sudah jelas ada data lokasinya, masa berlakunya dan status legal atau ilegal bisa langsung bongkar," imbuh Herman.

Herman menegaskan, tim gabungan itu bakal segera dibentuk sehingga bisa berjalan di tahun 2021.

Sejumlah peugas gabungan melakukan pemasangan stiker penunggak pajak reklame di SPBU di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Rabu (24/10).
Sejumlah peugas gabungan melakukan pemasangan stiker penunggak pajak reklame di SPBU di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Rabu (24/10). (Warta Kota/Junianto Hamonangan)

Diharapkan, adanya tim gabungan itu dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak reklame.

"Ya secepatnya 2021 kita bentuk tim gabungan ya. Saya kira harus sudah punya SK nya. Diharapkan nanti bakal mengatasi adanya kebocoran sehingga dapat meningkatkan PAD," paparnya.

Diketahui, target PAD sektor pajak reklame tahun 2020 sebesar Rp 16,7 miliar. Sedangkan tahun 2019 sebesar Rp 16 miliar dan 2018 sebesar Rp 12 miliar.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved