Sekjen PDIP: Demokrasi Tidak Boleh Merusak, Kalau Represif Itu Pemerintah Orde Baru

Menurutnya, tindakan aparat menyasar pelaku pelanggar hukum, seperti merusak fasilitas umum maupun menyebar hoaks.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan jurnalis saat bertandang ke redaksi Tribunnews di Palmerah, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Hasto memaparkan pandangan PDIP terkait UU Cipta Kerja dan persiapan Pilkada 2020. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Banyaknya demonstran yang ditindak aparat, memicu tudingan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) otoriter seperti pemerintahan Orde Baru.

Namun, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto membantah tudingan tersebut.

Menurutnya, tindakan aparat menyasar pelaku pelanggar hukum, seperti merusak fasilitas umum maupun menyebar hoaks.

Baca juga: Masih Ada 44,9 Juta Orang Indonesia yang Merasa Tidak Bakal Terpapar Covid-19

Karenanya, Hasto mengatakan rezim Jokowi bukanlah rezim otoriter.

Demokrasi di Indonesia sendiri dibangun dengan aturan main yang harus diikuti semua pihak.

"Demokrasi ini dibangun dengan aturan main, demokrasi ini harus mencerdaskan kehidupan bangsa."

Baca juga: Dicap PKI, Megawati: Bodo, Jelek-jelek Gini Saya Manusia Unik Loh di Republik Ini

"Demokrasi ini disertai dengan etika, dengan perilaku yang baik, moralitas yang baik."

"Terhadap demonstrasi, berulang kali PDI Perjuangan menegaskan hak untuk menyuarakan pendapat itu diatur dalam konstitusi," ujar Hasto, selepas peresmian 13 kantor partai, patung Soekarno, dan sekolah partai secara virtual, Rabu (28/10/2020).

"Tetapi demokrasi tidak boleh merusak."

Baca juga: Megawati Sukarnoputri: Susah-susah Bikin Halte Enak Aja Dibakar, Emangnya Duit Lo?

"Ketika demo sudah merusak fasilitas umum, publik, di situlah aparat penegak hukum harus bertindak menegaskan hukum di atas segalanya."

"Menegakkan hukum untuk memastikan kemananan dan ketertiban dalam masyarakat itu," tuturnya.

Politikus asal Yogyakarta tersebut menegaskan apa yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam aksi demonstrasi beberapa waktu terakhir, bukanlah tindakan represif.

Baca juga: 18 Provinsi Sudah Tetapkan Upah Minimum 2021 Tak Naik, Ini Daftarnya

Apalagi tindakan represif yang melanggar etika maupun aturan layaknya perilaku rezim otoriter pada Orde Baru.

"Kalau represif itu gambarannya sangat jelas, yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru," ucap Hasto.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved