Kebakaran

Diminta Gelar Rekonstruksi Kebakaran Gedung Kejagung, Polri: Penyidik Takkan Terjebak Politisasi

Bareskrim Polri mengaku enggan melakukan rekonstruksi terbuka di tempat kejadian perkara (TKP) kebakaran Gedung Kejaksaan Agung.

Editor: Yaspen Martinus
Warta Kota/Alex Suban
Petugas berusaha memadamkan api membakar gedung Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan, Sabtu (22/8/2020). 

"Intinya untuk menjawab keraguan puntung rokok (sebagai) penyebab kebakaran, MAKI meminta penyidik Bareskrim segera melakukan rekonstruksi di TKP Gedung Kejagung setelah penetapan delapan tersangka kemarin," tegasnya.

Rekonstruksi yang dimaksud Boyamin adalah apa saja yang terjadi sebelum kebakaran terjadi, seperti dari pagi hari, apa saja yang dikerjakan para tersangka hingga kebakaran terjadi.

Baca juga: Mengapa Api di Gedung Kejagung Merambat dari Atas ke Bawah dan Bukan Sebaliknya? Ini Kata Polisi

"Misalnya terkait puntung rokok, bagaimana itu bisa membesar dan apakah memang betul mereka berusaha memadamkan."

"Kalau berusaha memadamkan kan mestinya bisa padam," kata Boyamin.

Menurutnya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat dapat terjawab apabila penyidik Bareskrim melakukan rekonstruksi secara terbuka.

Baca juga: Ini Alasan ICW Minta Jokowi Pecat Jaksa Agung ST Burhanuddin, Dianggap Lindungi Pinangki

"Jadi dapat diliput oleh media massa, bahkan kalau perlu disiarkan langsung proses-proses itu setransparan mungkin."

"Dan pada posisi tertentu masyarakat bisa memberikan penilaian," usulnya. 

Bisa Pakai Pasal 187

Boyamin Saiman meminta kepolisian tak hanya mengenakan pasal 188 KHUP kepada kepada tersangka kasus kebakaran Gedung Kejaksaan Agung.

Boyamin meminta penyidik Bareskrim Polri tetap membuka opsi pengenaan pasal 187 KHUP kepada para tersangka.

Pasal 187 KUHP berisikan rujukan hukuman kepada pihak yang sengaja menimbulkan ledakan, kebakaran, atau banjir.

Baca juga: Disiplin Pakai Masker Bisa Turunkan Kasus Covid-19 Secara Drastis dalam Tiga Minggu

Sedangkan pasal 189 KUHP berisikan rujukan hukuman kepada pihak yang karena kesalahannya menyebabkan ledakan, kebakaran atau banjir.

"Saya minta kepolisian, dalam hal ini penyidik, untuk tetap membuka opsi pasal 187 tentang sengaja membakar."

"Bukan hanya sekadar pasal 188 yang lalai tentang terjadinya kebakaran," papar Boyamin.

Baca juga: Buruh Bakal Gelar Demonstrasi Akbar Lagi pada 1 November, Sekaligus Gugat UU Cipta Kerja ke MK

Boyamin beralasan jika memang benar penyebab kebakaran Gedung Kejagung berasal dari puntung rokok buruh bangunan, maka di sana buruh bangunan merokok di tempat yang dilarang untuk merokok. Artinya, ada kelalaian yang disengaja.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved