Omnibus Law

Ribuan Buruh akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

KSPI memperkirakan UU tersebut akan ditandatangani Jokowi pada 28 Oktober.

Editor: Mohamad Yusuf
surya.co.id/ahmad zaimul haq
Massa elemen buruh dan mahasiswa dari Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) menggelar aksi di depan Gedung Grahadi, Selasa (20/10/2020). Rencananya mereka akan menggelar aksi menolak Omnibus Law hingga tanggal 23 Oktober 2020. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperkirakan akan menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja.

Oleh karena itu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya dan serikat buruh lainnya akan menggelar aksi demo besar-besaran pada 1 November 2020.

Ia memperkirakan UU tersebut akan ditandatangani Jokowi pada 28 Oktober.

Dilansir dari Tribunnews, buruh tidak langsung mendemo di hari setelahnya mengingat ada libur panjang.

"Maka 1 November kami pastikan buruh KSPI akan menyerukan aksi nasional di seluruh Indonesia, 20 provinsi dan lebih dari 200 kabupaten/kota, kami akan aksi besar-besaran," kata Said.

Said memastikan, aksi demo besar-besaran ini akan dilakukan secara terukur, konstitusional dan berlangsung damai.

Menurut Said, aksi demo tersebut akan disertai dengan pengajuan uji materi atau judicial review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

"Tanggal 1 November tersebut tentu secara bersamaan kami akan membawa judicial review UU Cipta Kerja, andaikan tanggal 28 Oktober sudah ditanda tangani dan memiliki nomor," ujarnya.

Lebih lanjut, Said mengatakan, aksi demo menolak UU Cipta Kerja akan digelar di sekitar Istana Negara dan Mahkamah Konstitusi.

"Sampai kapan kita aksi? Aksi-aksi itu sampai kita menang. dan dikeluarkannya putusan dari MK. Enggak ada batas waktu kapan saja kami persiapkan aksi terarah dan konstitusional," pungkasnya.

Buang Badan

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memastikan massa buruh akan tetap melakukan judicial review terhadap Undang-undang Cipta Kerja.

Materi judicial review UU Cipta Kerja melalui Mahkamah Konstitusi (MK) sedang disiapkan KSPI bersama Presiden KSPSI Andi Gani dan 32 federasi konfederasi serikat buruh.

Namun, buruh turut mendesak agar DPR terlebih dulu melakukan legislative review terhadap UU Cipta Kerja.

Baca juga: Serapan Anggaran Penanggulangan Covid-19 Nyaris 50 Persen, Berharap Bisa Dongkrak Ekonomi Tumbuh

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved