Cara Berkomunikasi Pemerintah Buruk, Jokowi Disarankan Bentuk Unit Manajemen Komunikasi

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengakui komunikasi pemerintah kepada publik sangat jelek, seperti yang disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing menyarankan Presiden Jokowi membentuk unit manajemen komunikasi.

Unit itu bisa di bawah langsung Presiden Jokowi, untuk mengelola manajemen komunikasi pemerintah yang baik.

Baca juga: Begini Tahapan Vaksinasi di Kota Depok, Ridwan Kamil Ajukan 300 Ribu Paket Vaksin Covid-19

"Mereka harus komunikolog. Bapak Presiden, saya sarankan membentuk unit manajemen komunikasi."

"Di bawah langsung Presiden, tidak boleh di bawah kementerian, KSP, itu nanti distorsi informasi dari Presiden," ujarnya kepada Tribun Network, Kamis (22/10/2020).

Unit manajemen komunikasi di bawah langsung Presiden, juga memiliki wewenang untuk biro-biro hubungan masyarakat di kementerian dan lembaga pemerintah.

Baca juga: Tebal Naskah UU Cipta Kerja Berubah Lagi Jadi 1.187 Halaman, Mensesneg Pastikan Substansinya Sama

"Jadi terkelola, ter-manage dengan baik," sambungnya.

Emrus mencontohkan, sejumlah manajemen komunikasi kurang maksimal dilakukan pemerintah.

Misal, soal kurangnya sosialisasi protokol kesehatan atau penanganan Covid-19.

Baca juga: BREAKING NEWS: Kebakaran Rumah di Legok Tangerang, 5 Orang Meninggal Dunia

Lalu, soal Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja hingga membuat gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

Contoh lain, isu yang tidak produktif, misal isu komunis, anti-Islam, dan pro-Cina.

"Menurut pandangan saya Pak Presiden hebat, tapi tim komunikasinya bermasalah."

Baca juga: Bakal Diperiksa Polisi Soal Mendukung Aksi Mogok Nasional, Ahmad Yani Bilang Itu Pernyataan KAMI

"Ide, gagasan, Pak Jokowi bagus," tutur Emrus.

Di era demokrasi ini, dengan melonjaknya pengguna sosial media, maka komunikasi menjadi kekuatan utama.